SUARABMI.COM - BMI di Taiwan dihimbau untuk tidak memakai cadar besar karena hal itu akan dicurigai dan akan mempersempit ruang gerak muslim lainnya.

Hasil pertemuan semua organisasi di Taiwan, minggu 30.4.2017 di PCINU Taipe yang di hadiri kepala KDEI dan staff dan papa Muhammad MA dari AMC ( Association Muslim Chines) terkait peringatan keras dari pemerintah taiwan dan kepolisian tentang penggunaan cadar/nikop bagi perempuan muslim TKI/TKW
[ads-post]
Mengenai penggunaan cadar / nikop, adalah benar , syar'i menurut Islam, tapi karna tinggal ditaiwan yang mayoritas non muslim dan awam tentang Islam, sebaiknya pemakaian cadar / nikop diganti dengan masker , karena dengan penggunaan cadar masyarakat Taiwan merasa resah / takut.

Sebagaimana kita tahu sebelumnya masalah cadar sempat booming di Taiwan terkait isu ISIS dan Islam garis keras.

Demi menjaga keselamatan BMI sendiri, maka BMI di himbau untuk tidak pakai cadar dan menggantinya dengan masker. Berikut video penjelasannya

SUARABMI.COMKeberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh migran terutama tenaga kerja Indonesia (TKI) dipandang belum maksimal. Masih banyak persoalan yang tak tuntas diakomodasi Pemerintah.

Dari data kasus yang diterima Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selama 2015-2017, ada 1.501 pengaduan dari berbagai negara. Pengaduan terbesar ialah pembebanan biaya yang mahal atau overcharging.

Ketua Umum SBMI Hariyanto menjelaskan, uang tersebut digunakan pekerja untuk membayar biaya penempatan mulai dari pendidikan atau pelatihan, tes kesehatan, biaya tinggal selama di penampungan, visa, dan tiket yang ternyata dibebankan pada pekerja seluruhnya. Biaya dianggap tak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, misalnya untuk pekerja yang baru harus diatur untuk membayar Rp14,5 juta dan untuk pekerja yang sudah pernah menjadi TKI Rp9 juta. Nyatanya, dalam praktik keseharian mereka malah dikenakan beban lebih, yakni hingga Rp30 juta - Rp40 juta.

Dana itu harus dibayar menggunakan gaji ketika telah bekerja dengan mekanisme pemotongan. Misal, TKI di Hongkong akan mendapat gaji 4.300 dolar Hongkong per bulan. Gaji mereka harus dipotong biaya penempatan.
[ads-post]
"Meski gaji besar (di Hongkong) tapi berapa bulan dia harus enggak terima gaji karena potongan sampai 9 bulan. Mekanisme diatur oleh perusahaan itu sendiri ada yang 1.000 Dollar Hongkong, ada yang 900 Dollar Hongkong, ada 1.300 Dollar Hongkong, itu dikalikan 6-9 bulan. Tapi yang banyak dipotong sampai 1.500 Dollar Hongkong," kata Hariyanto di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu 30 April 2017.

Terkait biaya pelatihan, seharusnya memang menjadi urusan Pemerintah dalam rangka pembekalan. Namun, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) belum mau menyerahkan jika pelatihan dikembalikan ke Pemerintah meski Pemerintah mau menanggungnya.

Hariyanto mengatakan, PJTKI yang memiliki  Badan Latikan Ketenagakerjaan (BLK)  akan menjadi rugi jika pelatihan dikembalikan ke Pemerintah. Sebab, BLK ini menjadi aset bagi mereka untuk mendapat uang.

Hal ini bisa dilihat dari lamanya waktu penampungan dari yang seharusnya terjadwal dalam aturan. Ini menjadi celah untuk memutar uang pekerja.

"Betul. Peraturan bilang PJTKI boleh menampung 3 bulan setelah itu diberangkatkan. Tapi faktanya banyak yang sampai satu tahun, enam bulan baru diberangkatkan," ujar dia.

Parahnya lagi, adanya KUR TKI dengan bunga sembilan persen tak bisa dimanfaakan maksimal untuk para TKI dalam meringankan beban biaya.

Temuan SBMI, KUR tersebut diberikan pada PJTKI sebagai pihak penyerap yang kemudian dijual lagi ke para pekerja dengan bunga 24 persen.

Menurut Hariyanto ada pembiaran dalam kasus overcharging ini. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya temuan BPK pada 2015 terkait korupsi yang dilakan PJTKI sebesar Rp2 triliun dalam perihal penempatan.

"KUR ini program yang nanggung, walaupun dana KUR untuk penempatan diserahkan pada pihak bank, di pihak bank enggak mau menyerahkan begitu saja tanpa prinsip kehatihatian. Pada prinsipnya harus ada jaminan. Padahal jaminan enggak boleh. Makanya diambil PJTKI. Ini jadi catatan kami," tutur dia.

Permasalahan tersebut yang diminta untuk diselesaikan dan lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah demi kesejahteraan para pahlawan deviasa ini. Selain terkait masalah overcharge, keluhan yang sering disampaikan yakni seperti gaji yang tidak dibayarkan, PHK sepihak,  kekerasan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. (metronews)

SUARABMI.COM - Minggu (30/4) Presiden Joko Widodo hadir ditengah tengah BMI dalam acara temu kangen, saat sesi tanya jawab salah seorang BMI bertanya terkait KTKLN yang masih menjadi polemik.

"Saya banyak denger kalau mau pulang TKI banyak ditanyai KTKLN pak?" ungkap BMI asal Pekalongan tersebut.

Lalu presiden Jokowi kembali bertanya, "KTKLN itu masih ada sih?" ungkapnya. Serentak BMI menjawab "Masih".

Konjen KJRI Hong Kong berbisik kepada presiden Jokowi dan lantas Presidenmemanggil Nusron Wahid untuk menjelaskan
[ads-post]
Mendapat laporan itu, presiden berjanji akan mengecek dilapangan dan akan menindak oknum yang memeprsulit BMI.

"Sejak tahun 2015 pada masa awal pemerintahan pak Jokowi, KTKLN tidak diwajibkan. Bagi yang cuti cukup punya visa kerja dan kontrak kerja, tidak ada yang lain" Tegas Nusron Wahid menjawab keraguan BMI.

Jokowi juga memerintahkan jika dilapangan ada oknum yang bermain untuk segera dilaporkan dan akan ditindak tegas oleh presiden Jokowi.

Suara BMI

{picture#https://plus.google.com/u/0/photos/115157821366086931748/albums/profile/6295477770107479810} SuaraBMI.com is Choice news updates about all things Indonesian's Migrant as well as trending topics in the Indonesian's Migrant social media sphere. {facebook#https://www.facebook.com/suarabmi} {twitter#https://twitter.com/suarabmi} {google#https://plus.google.com/u/0/+suarabminews} {pinterest#https://www.pinteres.com} {youtube#https://www.youtube.com} {instagram#https://www.instagram.com}
Powered by Blogger.
close