loading...

SUARABMI.COM - Pada peringatan Hari Migran Internasional ke-25, JBMI menyatakan bahwa buruh migran Indonesia dan keluarganya masih belum mendapatkan hak asasinya sebagai pekerja dan manusia. Secara hukum dan praktek, pemerintah Indonesia masih terus memperlakukan buruh migran sebagai barang dagangan dan menempatkan sebagai klas bawah yang mudah dibodohi.

Jika ambisi pembangunan sudah sukses menjawab persoalan rakyat, mengapa masih mengekspor manusia keluar negeri? Apapun bentuk pembangunan di Indonesia tidak pernah dinikmati rakyat, tetapi murni pesanan pemodal asing. Maka jangan heran jika kemiskinan semakin kronis dan pengangguran semakin membludak. Rakyat mana yang menikmati pembangunan?

Dari Soeharto sampai Jokowi, pemerintah terus menciptakan dan menerapkan peraturan yang melindungi pemodal asing. Perampasan dan penggusuran tanah, pemangkasan upah, penaikan harga kebutuhan pokok, penjualan aset negara ke swasta, kekerasan dan pembunuhan rakyat dan aktifis sudah menjadi kenyataan sehari-hari yang biasa.

Belum usai tangis rakyat disiksa asap akibat pembakaran lahan dan hutan oleh perusahaan sawit di Sumatera dan Kalimantan, penggusuran waduk Jatigede, perusahaan semen di Rembang, tambang emas di Banyuwangi, PLTU di Cilacap, reklamasi di Teluk Benoa dan Pantai Kamal-Kapuk, Kulon Progo untuk pembangunan bandara, perampasan upah melalui PP 78/2015, tanpa malu pemerintahan Jokowi terus melelang Indonesia kepada pemodal asing melalui berbagai pertemuan dan media internasional. Di pertemuan APEC di Manila tahun ini, wakil presiden Yusuf Kalla mengundang para pemodal “please come to Indonesia”.

Jokowi datang sendiri ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Obama dan menyampaikan niatnya bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership). Sebuah organisasi yang akan menenggelamkan Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik ke dalam perdagangan yang merugikan. Sebab TPP memberi hak khusus kepada pemodal dunia untuk leluasa berdagang barang, jasa dan investasi di semua Negara dan bisa berhak menuntut ganti rugi dari negara jika dinilai telah “melanggar” kesepakatan bisnis misalnya menaikkan upah buruh.

Lalu apa yang tersisa bagi rakyat? Hanya kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan dan keterbelakangan. Rakyat semakin terancam kehilangan hak tinggal, hak hidup dan hak atas penghidupan layak. Buruh migran semakin dijauhkan dari harapan untuk bisa segera pulang ke tanah airnya dan hidup layak dengan keluarganya.
[ads-post]
HAPUS ATURAN PERBUDAKAN TERHADAP BURUH MIGRAN
Diatas 8-10 juta buruh migran yang sudah ada diluar negeri, pemerintah telah menetapkan program Roadmap 2017 demi mempercepat pengiriman tenaga kerja. Tapi kali ini, yang ditarget adalah generasi muda yang berpendidikan.

Pemerintah juga sudah menciptakan KUR Penempatan TKI yang memberi pinjaman kepada calon buruh migran untuk membayar biaya keberangkatan dan juga diwajibkan membuka Rekening TKI di bank-bank yang ditunjuk. Pembayaran angsuran akan dilakukan melalui sistem transfer gaji ke Rekening TKI atau melalui keluarga. BNP2TKI juga sudah mencanangkan program Cash Transfer Gaji yang melarang majikan membayar gaji tunai dan harus mengtransfer ke Rekening TKI.

Meski buruh migran bisa mengambil gajinya dalam bentuk mata uang asing di bank di negara penempatan, akan tetapi sudah tidak punya kebebasan untuk memilih antara digaji tunai atau cek atau cash transfer. Selain itu, lambat laun, buruh migran akan didorong untuk mengirim uangnya melalui bank-bank yang ditunjuk tersebut. Hal ini karena pemerintah dan perbankan ingin mengontrol dan menguasai jalur pengiriman uang buruh migran.

KUR Penempatan tidak mengurangi beban buruh migran dari tingginya biaya keberangkatan dan membebaskan dari perbudakan hutang. Buruh migran tetap harus membayar biaya mahal untuk keluar negeri, salah satunya biaya masuk PPTKIS berupa pelatihan yang tidak masuk akal. Pinjaman KUR juga akan langsung diberikan kepada PPTKIS.

Buruh migran tetap dikenakan bunga 12% dari pinjaman, sementara sisanya yaitu 12% diambilkan dari uang rakyat melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sekali lagi, yang rugi adalah buruh migran dan rakyat, tetapi pejabat yang mengesahkan dan terlibat dalam bisnis KUR ini sudah pasti meraup keuntungan pribadi milyaran rupiah.

Disisi lain, pemerintah juga menolak untuk menghapus ikatan penghisapan PPTKIS/Agen atas buruh migran yang dilegalisasikan melalui Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI (UUPPTKILN No. 39/2004). Ikatan yang memperbudak dan membuat buruh migran tidak berdaya, diperas terus menerus dan dipalsukan identitasnya. Saat ini, ketika pemerintah Indonesia sedang sibuk meluruskan data paspor, puluhan buruh migran yang identitasnya “dibetulkan” sudah menjadi sasaran penangkapan dan interogasi imigrasi Hong Kong. Mereka tidak hanya terancam kehilangan kesempatan kerja, tapi bahkan terancam di kriminalisasi di Hong Kong.

Hak dasar untuk memilih memproses kontrak sendiri tanpa PPTKIS/Agen juga tidak diakui oleh pemerintah. Kontrak mandiri tetap dilarang. Hak menuntut ganti rugi dari PPTKIS yang melanggar sama sekali tidak dipertimbangkan. Buruh migran diluar negeri termasuk mereka yang dipenjara dan terancam hukuman mati tetap tidak mendapat pelayanan memadai yang dibutuhkan dari kedutaan Indonesia di negara-negara penempatan.

Bagi kami, negara tidak pernah hadir untuk menjamin hak dan perlindungan yang dibutuhkan. Negara hanya hadir untuk urusan uang buruh migran tetapi absen dalam pelayanan. Penegakan hak asasi buruh migran hanya ada di tangan buruh migran yang sadar, berorganisasi dan bersatu untuk perubahan yang diinginkan. Perjuangan buruh migran di Hong Kong adalah saksi sejarah kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh buruh migran yang aktif berjuang.

Buruh migran Indonesia juga harus bersatu dengan rakyak Indonesia lainnya untuk melawan segala bentuk penghisapan dan penindasan. Karena impian buruh migran utnuk hidup sejahtera di negerinya sendiri, jika semua kekuatna rakyat bersatu melawan perampasan monopoli tanah dan bisa membangun industri nasional.
Untuk itu, JBMI menyerukan kepada seluruh buruh migran dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, mari terus libatkan diri dalam organisasi dan perjuangan. JBMI menyerukan kepada para pendukung dari kalangan masyarakat Indonesia dan kebangsaan lain untuk terus mendukung program penyadaran serta mendukung tuntutan-tuntutan yang sedang diperjuangkan buruh migran dan keluarganya.
Jakarta, 18 Desember 2015



Source

SUARABMI.COM - Pada peringatan Hari Migran Internasional ke-25, JBMI menyatakan bahwa buruh migran Indonesia dan keluarganya masih belum mendapatkan hak asasinya sebagai pekerja dan manusia. Secara hukum dan praktek, pemerintah Indonesia masih terus memperlakukan buruh migran sebagai barang dagangan dan menempatkan sebagai klas bawah yang mudah dibodohi.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close