loading...

SUARABMI.COMMalang, BNP2TKI, Kamis (24/03/2016) - Proses bekerja ke luar negeri bagi tenaga kerja Indoensia (TKI) kiranya perlu dipermudah. Tetapi di balik kemudahan itu tidak berarti mengurangi kualitas kompetensinya.

Demikian Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI), Nusron Wahid, didalam arahannya - pada acara Pembinaan Lembaga Penempatan (PPTKIS) wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Kalimantan - di Malang, Rabu sore (23/03/2016) kemarin.

"Intinya didalam menangani proses penempatan TKI yang hendak bekerja ke luar negeri itu ada dua, yakni berikan mereka kemudahan, tetapi jangan kurangi kualitas kompetesinya," kata Nusron.

Diutarakan, terjadinya TKI nonprosedural atau TKI ilegal sejauh ini dikarenakan mereka merasa dipersulit dan cukup lama didalam menjalani prosedur penempatan bekerja ke luar negeri. Hal itu mereka rasakan sejak dari proses mengurus dokumen TKI, hingga menjalani pelatihan dengan durasi waktu yang lama, dan verifikasi dokumen persyaratan mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Sehingga terjadi penyimpangan dengan menggunakan jalan pintas atau cara-cara instan (nonprosedural atau ilegal) untuk dapat berangkat bekerja ke luar negeri.
[ads-post]
Pemerintah dalam hal ini BNP2TKI, kata Nusron, senantiasa hadir untuk memberikan kemudahan terhadap TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Kemudahan yang diberikan kepada calon TKI/TKI di antaranya dihapusnya durasi waktu pelatihan. Calon TKI/TKI tidak perlu lagi menjalani pelatihan dengan memakan waktu berhari-hari bahkan sampai dua-tiga bulan.

Namun demikian, lanjut Nusron, setiap calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti uji kompetensi skill (keahlian) sesuai bidang kerja yang akan dijalaninya. Nah, didalam uji kompetensi skill inilah yang harus diperketat persyaratan kelulusannya. Sehingga setiap calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri, kualitas kompetensi skill-nya terstandar.

Kemudahan lain yang dilakukan Pemerintah untuk calon TKI/TKI yang hendak bekerja ke luar negeri adalah, pemberian fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi TKI. Pemerintah telah menetapkan suku bunga KUR sebesar 9% mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12%. KUR TKI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan Rp. 25 juta.

Terkait dengan pemberian fasilitas KUR TKI ini, Nusron meminta kepada PPTKIS untuk menyukseskan. PPTKIS dipersilahkan bekerjasama dengan pihak bank penyalur KUR TKI secara transparan, serta tidak merugikan calon TKI/TKI. Menjadi TKI bekerja ke luar negeri itu merupakan salah satu pilihan. PPTKIS sebagai pelaku yang menempatkan TKI bekerja ke luar negeri hendaknya memberikan kemudahan.

Di dalam acara Pembinaan Lembaga Penempatan (PPTKIS) Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Kalimantan di Malang, Rabu sore kemarin itu juga dipaparkan mengenai "Penjelasan Implementasi Penerbitan SIP dan SPR online melalui Sisko-TKLN" yang akan diberlakukan mulai 1 April 2016 mendatang.

Hadir mendampingi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid didalam acara itu di antaranya Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, Kepala Subdit Kelembagaan Penempatan Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Mucharom Ashadi, dan Kepala LP3TKI Surabaya Tjipto Utomo.***(Humas LP3TKI Surabaya/IB) sumber: BNP2TKI

SUARABMI.COM - Malang, BNP2TKI, Kamis (24/03/2016) - Proses bekerja ke luar negeri bagi tenaga kerja Indoensia (TKI) kiranya perlu dipermudah. Tetapi di balik kemudahan itu tidak berarti mengurangi kualitas kompetensinya.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close