loading...

News.RTHK.HK
SUARABMI.COMSaat ini deportasi dan pemenjaraan tidak hanya mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak berdokumen/overstay. Tetapi mereka yang punya dokumen resmi juga terancam.

Nasib TKI di luar negeri sangat bergantung pada itikad pemerintah, apakah akan melindungi atau justru mengorbankan buruh migran demi kelancaran program Roadmap 2017 dan proyek paspor Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). 

Hal tersebut di atas dinyatakan oleh Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) atas banyaknya TKI/BMI yang menjadi korban pemalsuan data paspor. 

"Kami sedih atas vonis 5 bulan penjara yang ditetapkan oleh Pengadilan Shatin di Hong Kong kepada DM (51) seorang TKI korban pemalsuan data paspor yang dikoreksi KJRI HK," kata JBMI, Jumat (03/6/16). 

Di detik terakhir, lanjut JBMI, DM menerima saran dari Mr. Yen Kwok selaku pengacaranya untuk mengaku bersalah setelah tidak ada lagi bukti yang bisa membebaskannya. 
[ads-post]
DM dijerat empat tuduhan yakni menggunakan surat perjalanan palsu untuk masuk ke Hong Kong dan memberi pernyataan palsu pada imigrasi Hong Kong saat masuk dan keluar Hong Kong.

“Saya tetap tidak mengaku bersalah sebab itu bukan kesalahan saya. Tetapi karena saya sudah tidak punya jawaban untuk meyakinkan hakim, saya harus mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan,” tutur DM sedih sebelum masuk ruang sidang nomor 7.

Berikut kronologi kasus DM yang dirangkum bersama dengan pernyataan dari JBMI: 

DM mulai bekerja di Hong Kong pada tahun 2003 sebagai Pekerja Rumah Tangga melalui PT. TRI TAMA BINA KARYA di Malang, Jawa Timur. PJTKI memaksanya menggunakan paspor dengan nama dan kelahiran yang berbeda. DM menolak karena itu bukan identitasnya. Tetapi PJTKI mengancam akan mendenda DM sebesar Rp. 19,5 juta dan surat-suratnya tidak akan dikembalikan jika dia tidak mau berangkat.

Janda dengan tanggungan dua anak yang masih kecil ketika itu tidak pilihan. Dengan sangat terpaksa, dia menerima paspor dengan identitas bukan dirinya. DM pernah menanyakan ke agen bagaimana cara membetulkan identitasnya. Tapi agen marah dan memperingatkan DM agar tidak macam-macam. 

Tidak putus asa, saat libur sekitar tahun 2006, DM mendatangi kantor KJRI tapi pegawai mengatakan tidak ada cara mengubah datanya dan tetap harus menggunakan data itu. Tahun 2015 ketika memperpanjang paspor di kantor KJRI yang baru saja memberlakukan paspor biometrik dengan Sistem Menejemen Informasi dan Keimigrasian (SIMKIM), secara sepihak identitasnya dibetulkan. DM menolak tetapi selama tiga bulan, KJRI tidak mengeluarkan paspor barunya hingga DM kehabisan visa.

Karena dia harus memperpanjang visa kerja, akhirnya dia terpaksa menerima keputusan KJRI untuk mengubah datanya. Ketika itu, Konsul Keimigrasian, Bapak Andry Indrady, menjamin DM tidak akan dipenjara. Oktober 2015, DM mendatangi kantor imigrasi bagian Hong Kong Identity Card dengan membawa paspor baru dan surat pengantar dari KJRI. Tetapi imigrasi menyuruhnya memperpanjang visa kerja dulu sebelum mengurus pembetulan data di HKID. 

November 2015, DM ditangkap imigrasi bagian investigasi dan dibawa ke kantor Kowloon Bay untuk diinterogasi. Sesuai instruksi Bapak Andry Indrady, DM menjawab semua pertanyaan imigrasi dengan jujur. Namun setelah empat bulan jadi tahanan kota, DM malah dipersidangkan di pengadilan Shatin. 

Menurut pengacaranya, Mr. Yen Kwok, pernyataan jujur DM ketika diinterogasi imigrasi Hong Kong yang justru menjerumuskan DM sendiri dan dijadikan bukti kuat jaksa penuntut untuk menjeratnya. Pada persidangan ini, KJRI tidak jadi saksi dan hanya mengirim surat mitigasi yang menjelaskan latar belakang DM tanpa menerangkan mengapa identitas DM diubah. Surat itu hanya bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman tetapi tidak bisa dijadikan jaminan untuk membebaskan.

Hakim, Mr. LAM Tsz-kan, mengatakan kasus yang berkaitan dengan keimigrasian dianggap pelanggaran serius dengan hukuman 12-18 bulan penjara. Dalam kasus DM, hakim tidak bisa membebaskan DM karena sulit mempercayai alasan bahwa PJTKI yang mengubahnya. Tetapi Hakim meringankan hukuman karena DM bersedia mengaku bersalah dan pernah berupaya membetulkan datanya serta dianggap menyerahkan diri saat mengubah datanya di imigrasi Hong Kong pada tahun 2015.

JBMI kecewa dengan upaya hukum yang ditempuh pemerintah Indonesia yang ternyata tidak efektif dan justru menjerumuskan korban: 

1. Memberi arahan yang salah kepada korban ketika mereka akan melapor ke imigrasi Hong Kong yang berimbas pada penangkapan dan pemenjaraan. 

2. Mencabut pernyataannya sendiri yang berjanji akan menjadi saksi bagi korban tetapi pada detik terakhir hanya mengirim surat mitigasi yang tidak menjamin pembebasan Meski KJRI mengakui secara tertulis bahwa ada ada perbaikan sistem di Indonesia, tapi di mata hukum Hong Kong, buruh migran tetap dianggap pelaku kejahatan.

Jikalaupun ada buruh migran selamat, itu murni karena usaha mereka sendiri, bukan karena surat pengantar KJRI. KJRI selalu mengklaim sudah melakukan pendampingan kepada korban mulai hadir di persidangan, membayar jaminan tahanan kota HK$100, membayar biaya pengancara di Duty Lawyer Service HK$500, tetapi kenyataannya upaya tersebut tidak efektif. Bahkan tidak semua korban mendapat pelayanan tersebut. 

Beberapa waktu lalu, JBMI didukung oleh beberapa lembaga telah melakukan berbagai upaya di Indonesia untuk memahamkan dampak penerapan paspor biometrik/SIMKIM. Para pejabat negara termasuk menteri tenaga kerja, menteri luar negeri, menteri hukum dan HAM, Dirjen Keimigrasian berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini dan berkoordinasi dengan KJRI demi menyelamatkan korban. Tapi hingga kini yang terjadi justru pembiaran dan penolakan memperpanjang paspor bagi buruh migran yang dicurigai memiliki identitas ganda. 

Korban yang satu demi satu dipenjara menunjukkan sebenarnya pemerintah tidak berniat melakukan upaya yang lebih tinggi demi membela buruh migran korban pemalsuan data paspor. Pemerintah secara tidak langsung menjerumuskan buruh migran ke penjara diluar negeri. 

DM dan korban-korban lain bukan pelaku kejahatan. Mereka tidak pernah mengubah data paspor tetapi diubah oleh PJTKI yang memberangkatkan. Mereka tidak akan mengalami nasib seperti ini jika tidak dipaksa masuk dan dipalsukan datanya oleh PJTKI, dan tidak dibetulkan datanya oleh pemerintah. Negara tahu pemalsuan data itu marak di kalangan buruh migran. Jika berniat baik, maka pemerintah akan menyiapkan dulu jaminan hukum supaya tidak ada kriminalisasi dan pelarangan bekerja. Sayangnya, ini tidak terjadi. 

SUARABMI.COM - Saat ini deportasi dan pemenjaraan tidak hanya mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak berdokumen/overstay. Tetapi mereka yang punya dokumen resmi juga terancam.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close