loading...

Photo Batikimonno
SUARABMI.COM - Hong Kong, Eni Lestari adalah seorang Buruh Migran Indonesia ( BMI ) yang bekerja di Sektor Pembantu Rumah Tangga di Hong Kong. Eni berasal dari Kabupaten Kediri , Jawa Timur.

Selain sibuk dengan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga ,Eni juga disibukan dengan seabrek aktivitas di organisasi buruh migran, antara lain menjadi pengurus JBMI di Hongkong dan kini menjadi Ketua di International Migrant’s Aliance (IMA), sebuah aliansi formal buruh migran yang lahir di Hong Kong pada 2008. Organisasi ini beranggotakan 120 organisasi buruh migran dari 19 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Menurut Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) di Jakarta bahwa pada 19 September 2016 nanti ,wanita manis berkulit hitam yang bernama lengkap Eni Lestari Andayani Adi akan berpidato dalam sesi pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Migran dan Pengungsi (High Level Summit on Migrant’s and Refugees) ke-71 di New York, Amerika Serikat.

Kata Jen, panggilan akrab Marjenab, nantinya Eni tampil bergantian dengan dengan aktivis dari Iraq (Nadia Taha) dan Suriah (Mohammed Badran), yang masing-masing bekerja di Jerman dan Belanda. Pidato mereka akan disaksikan 1.900 hadirin, yang terdiri dari kepala negara, menteri, pemimpin PBB, masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi internasional, dan akademisi.
[ads-post]
“Dia menjadi representatif buruh migran sedunia. Dia nanti memaparkan buruknya kondisi buruh migran dunia di depan masyarakat dunia, jadi tidak melulu kondisi buruh migran Indonesia,” kata Jen kepada Abdi Purnomo ( Admin Blog Batikimono[dot]com ) , Sabtu, 27 Agustus 2016.

Konferensi nanti menjadi aksi nyata pertama PBB untuk merancang sikap bersama yang lebih baik dalam menyikapi krisis migran dan pengungsi yang sedang berlangsung di dunia. Keterbukaan PBB menerima pembicara yang berasal dari buruh migran merupakan sebuah kemajuan karena selama ini suara buruh migran selalu diwakili oleh pihak nonburuh migran. Jadi, rasanya afdal, karena buruh migran bisa menjelaskan persoalan yang dialami langsung dan bisa juga menyampaikan solusi yang diinginkan.

Dia mencontohkan kondisi di Indonesia. Sejak 1990 PBB telah mengembangkan Konvensi Perlindungan bagi Buruh Migran dan Keluarganya sebagai standar perlindungan. Namun ironisnya, kata Eni, belum terlihat keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan standar regulasi nasional dengan konvensi tersebut. Padahal, Indonesia menjadi salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di dunia dan telah meratifikasi Konvensi Perlindungan pada 2012.

Ketidak seriusan Pemerintah Indonesia tercermin dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dinilai tidak merujuk pada amanat konvensi PBB 1990.

Begitu pula aturan-aturan lain dianggap tidak memadai untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketidakseriusan pemerintah justru membiarkan dan melanggengkan praktek pengeksploitasian buruh migran dan keluarganya.

Eni menegaskan, persoalan utama buruh migran adalah tidak adanya pengakuan sebagai pekerja dan manusia yang punya hak dan martabat di dalam undang-undang. Pengiriman TKI malah melegalisasikan perdagangan manusia. TKI yang menjadi korban kekerasan, misalnya, tidak dijamin haknya untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi.

Dalam konteks itulah, Eni dan kawan-kawan menganggap kehadiran di forum PBB sebagai pengakuan dunia atas suara dunia buruh migran. Nama Eni dan organisasinya terseleksi dari 400 nama organisasi masyarakat sipil yang mendaftar pada Komite Seleksi KTT untuk tampil. Dari ratusan nama organisasi tersaring 11 organisasi dengan 30 nama aktivis.

Komite Seleksi menyaring lagi sehingga tinggal sembilan nama. Keputusan akhir dimiliki Presiden Majelis Umum PBB (President of the United Nations General Assembly) Mogens Lykketoft.

Presiden Majelis Umum PBB asal Denmark ini menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih tiga nama yang akan diundang tampil berpidato dalam KTT PBB bulan depan. Nama Eni bersama nama aktivis Iran dan Belanda yang dipilih.

Menurut Eni, IMA mulai melobi PBB untuk memasukkan isu migran dan pengungsi sejak tiga-empat tahun terakhir jelang berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), yakni Deklarasi Milenium yang ditandatangani kepala negara dan perwakilan dari 189 negara PBB dan mulai dijalankan pada September 2000. Namun, MDGs yang diakhiri PBB pada 2015 sama sekali tidak memasukkan isu migran.

IMA terus melobi PBB untuk memasukkan isu migran ke dalam lanjutan MDGs, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atauSustainable Development Goals (SDGs), yang dicanangkan pada 17 September 2015 bersamaan dengan penutupan MDGs.

Dan usaha IMA pun berhasil: isu migran masuk dalam dokumen 17 tujuan SDGs. Tujuh belas tujuan ini terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator kesuksesan SDGs. Ukuran atau indikator SDGs disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Namun, isu migran yang masuk dalam dokumen SDGs masih berperspektif buruh migran sebagai kontributor atau penyumbang devisa bagi negara pengirim dan penerima.

“Begitu pun kami tetap sangat bersyukur karena bukan hal yang gampang dilakukan untuk bisa meloloskan isu itu ke PBB,” ujar Eni.

SUARABMI.COM - Hong Kong, Eni Lestari adalah seorang Buruh Migran Indonesia ( BMI ) yang bekerja di Sektor Pembantu Rumah Tangga di Hong Kong. Eni berasal dari Kabupaten Kediri , Jawa Timur.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close