loading...

SUARABMI.COMKepala BNP2TKI, Nusron Wahid, menyatakan di Jakarta bahwa persoalan pembangunan TKI adalah  juga bagian inti dari pembangunan ekonomi nasional. 

Untuk memastikan terwujudnya tata kelola pelayanan penempatan TKI yang cepat, aman, dan murah, BNP2TKI telah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pembangunan  Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI di Daerah Perbatasan, khususnya di  daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tujuan penempatan, seperti Malaysia dan Singapura.
  
Kerjasama antara BNP2TKI dengan KPK yang paling terbaru adalah Komitmen Bersama BNP2TKI bersama 15  Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan pelayanan penempatan TKI, dilaksanakan melalui  kesepakatan pembangunan Kantor Layanan TKI Terintegrasi di Batam dan Tanjung  Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,  pada Rabu, 31 Agustus 2016.  
[ads-post]
Berkaitan dengan penetapan Provinsi Kepulauan Riau, Nusron Wahid menegaskan,   “dipilihnya Batam dan Tanjung Pinang dikarenakan ke dua lokus tersebut sebagai pintu keberangkatan, kepulangan atau transit sekalipun dari para TKI tujuan Singapura dan Malaysia. 

Kita tidak akan membedakan apakah itu TKI prosedural atau  non prosedural. Kami bekerja sama dengan KPK dan instansi lain yang bertautan langsung dengan pelayanan dan perlindungan TKI, untuk berkomitmen  membangun poros pelayanan teritegrasi TKI di Kepri.”

SUARABMI.COM - Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, menyatakan di Jakarta bahwa persoalan pembangunan TKI adalah juga bagian inti dari pembangunan ekonomi nasional.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close