loading...

SUARABMI.COMPemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk mengaktifkan kembali Joint Working Group (JWG) dan telah disetujui oleh pemerintah Korea Selatan. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui skema Employment Permit System (EPS) ini menjadikan JWG sebagai media komunikasi dalam mengevaluasi kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Negeri Ginseng tersebut.

Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa melalui skema izin kerja EPS ini akan memberikan TKI yang bekerja di Korea Selatan untuk memperoleh hak dan perlakuan yang sama selayaknya tenaga kerja lokal di negara tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Korea Selatan.
[ads-post]
Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga setuju untuk menerapkan sanksi tegas kepada penduduknya yang memperkerjakan TKI ilegal. Pemberian sanksi pun akan dibahas secara rinci oleh kedua belah Negara. Hanif juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini pemerintah Korea Selatan telah memberikan kuota sedikitnya 15.300 orang TKI dalam sektor perikanan maupun manufaktur, sebanyak 5.893 orang lainnya sudah masuk dalam daftar tunggu keberangkatannya.

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan berharap agar kerja sama ini dapat terus berlangsung baik, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan TKI yang bekerja Korsel. Sumber: Liputan6.

SUARABMI.COM - Pemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk mengaktifkan kembali Joint Working Group (JWG) dan telah disetujui oleh pemerintah Korea Selatan. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui skema Employment Permit System (EPS) ini menjadikan JWG sebagai media komunikasi dalam mengevaluasi kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Negeri Ginseng tersebut.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close