loading...

Biaya Pemulangan TKI Bermasalah Setiap Tahunnya Mencapai 100 M, Pemerintah Berusaha Menekan Biaya Pemberangkatan
SUARABMI.COM - Melihat peran besar BMI sebagai penggerak perekonomian di NTB, Gubernur NTB, Dr. Zainul Majdi mengatakan, "Kenyataan besarnya peran TKI sebagai pahlawan devisa, mewajibkan kita, seluruh perangkat pemangku amanah yang hadir dalam kesempatan ini, untuk terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi saudara kita yang bekerja di luar negeri" saat rapat koordinasi dengan BNP2TKI dan KPK.

Permasalahan BMI sebenarnya dimulai dari proses pengeluaran dokumen hingga biaya yang cukup besar yang menyebabkan BMI lebih memilih jalur lain seperti berangkat ilegal atau menjadi kaburan dinegara penempatan.

Dalam rapat koodinasi ini, masing-masing perwakilan dari pemerintah Provinsi NTB, kabupaten/kota serta kementerian/lembaga terkait menandatangani komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya tata kelola layanan TKI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui program perbaikan tata kelola layanan TKI (Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di wilayah Provinsi NTB).
[ads-post]
Beberapa point dalam kesepakatan bersama itu di antaranya komitmen bersama untuk menjaga integritas dan sinergi kelembagaan dan individu penyelenggara negara/pegawai negeri serta menghindari praktik suap, pemerasan, gratifikasi dalam bentuk apapun pada pengelolaan layanan TKI, membenahi kebijakan dan tata kelola layanan TKI, perbaikan kualitas perlindungan TKI, hingga memastikan TKI mendapat layanan yang transparan, cepat dan pasti.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan yang hadir pada kesempatan itu, mengungkap besarnya praktek penyuapan, gratifikasi, perdagangan orang hingga pemerasan yang dilakukan terhadap BMI, dimulai dari proses rekruitmen, keberangkatan, proses bekerja hingga proses kembali ke daerah asal. Pada setiap tahap tersebut, ia mengungkap ada saja pelaku yang mengambil keuntungan terhadap BMI. Hal inilah yang menurut Basaria menjadi penyebab perlunya KPK untuk mengambil peran.
Ia berharap peran KPK ini dapat menurunkan IPK (Indeks Prestasi Korupsi) Indonesia. “Seluruh stakeholder harus punya kesepahaman bersama. Jadi, harus dicari solusi bagaimana menindak oknum yang membuat masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PMK, Sujatmiko mengungkap tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk memulangkan TKI/TKW bermasalah. “Biayanya bisa mencapai lebih Rp 100 miliar setiap tahun. Alangkah baiknya jika dana sebesar itu dapat kita alihkan untuk meningkatkan fungsi pendidikan vokasional (pendidikan khusus). Jadi lebih menitikberatkan kepada aspek pemberdayaan, bagaimana agar BMI kita punya modal keterampilan yang bisa diandalkan,” terangnya.

Melihat peran besar BMI sebagai penggerak perekonomian di NTB, Gubernur NTB, Dr. Zainul Majdi mengatakan, "Kenyataan besarnya peran TKI sebagai pahlawan devisa, mewajibkan kita, seluruh perangkat pemangku amanah yang hadir dalam kesempatan ini, untuk terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi saudara kita yang bekerja di luar negeri" saat rapat koordinasi dengan BNP2TKI dan KPK.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close