loading...
loading...

SUARABMI.COM - Selama tahun 2016 ada 653 aduan dari BMI di Hong Kong yang masuk ke KJRI. Dari sekian ratus aduan itu didominasi dengan aduan pemutusan kontrak (terminate), pemenuhan hak dan penahanan dokumen kontrak dan paspor oleh agen.

“Mengenai penanganan kasus, masih didominasi penahan paspor dan klaim hak-hak pribadi seperti saat mereka di-terminate, untuk gaji dan sebagainya supaya bisa segera diselesaikan,” ungkap Konsul Tenaga Kerja Iroh Baroroh, saat jumpa pers akhir tahun, Kamis (30/12).

Konjen Tri Tharyat sangat menuoroti kasus penahanan paspor BMI yang masih sering terjadi. Dan hal ini harus segera ditindak lanjuti.

“Sejak saya panggil asosiasi perwakilan agensi pada awal Desember ini, kasus pertama yang saya angkat kepada mereka adalah penahanan paspor. Saya harus objektif dan fair, saya tidak selalu harus bicara kasus-kasus. Harus ada cut of date-nya (berakhir). Saya bilang, saya tidak mau ini terulang mulai tahun 2017,” kata Tri.
[ads-post]
KJRI akan menyusun kode etik untuk agensi guna mencegah agensi bertindak sewenang-wenang dan menahan paspor BMI.

“Saya sudah minta tim KJRI untuk membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Perwakilan mengenai Kode Etik Agensi yang terakreditasi di KJRI Hong Kong. Jakarta (Pemerintah Pusat) sudah setuju. Akreditasi (lisensi agensi) harus dibarengi dengan penegakan hukum,” ujarnya.

Konjen Tri meminta waktu untuk menyusun kode etik tersebut. SK Kode Etik Agensi nantinya akan berisi sanksi-sanksi. Sanksi tersebut, ungkap Konjen Tri, mulai dari suspensi hingga pencabutan lisensi.

“Saya perlu waktu untuk konsultasi intensif dengan Jakarta soal sanksi-sanksi,” ujar Tri.

Konjen juga menghimbau BMI yang paspornya ditahan secara paksa oleh agensi dan majikan untuk melapor ke KJRI. “Saya selalu sampaikan kepada BMI (buruh migran Indonesia), laporkan! Karena kalau tidak ada laporan, tak bisa kita lakukan langkah-langkah penindakan,” ujarnya.

Konjen juga heran BMI tidak mau mengadu ke KJRI malah mengadu ke lembaga swasta. “Barangkali memang ada hal-hal yang harus kami tingkatkan, kenapa mereka memilih mengadu ke lembaga di luar KJRI. Saya pahami hal tersebut, tapi saya juga tidak bisa memaksakan mereka harus ke sini (KJRI),” ujarnya.

Bahkan konjen merasa terkejut saat mengetahu alasan mereka adalah takut. “Yang membuat saya terkejut, ada yang menyatakan, ‘saya takut ke KJRI, Pak.’ Ini menarik, kenapa takut? Tentunya, kesan seperti itu menurut saya kurang baik bagi KJRI. Ini yang pelan-pelan harus saya ubah,” ujar Tri Tharyat.

Ikuti berita-berita tentang BMI Hong Kong di SUARABMI/Hongkong
Penulis: Iwan Dermawan
Sumber: apakabar dan berbagai

Sepanjang tahun 2016 tercatat 653 aduan pekerja migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Dari ratusan aduan itu, terdapat 2 kasus aduan yang cukup tinggi jumlahnya, yaitu pemutusan kontrak kerja (termination) berikut masalah pemenuhan hak (140 aduan) dan penahanan dokumen kontrak kerja dan paspor (107 aduan).

Post a Comment

Powered by Blogger.
close