DAPETIN UPDATE BERITA MELALUI LINE DENGAN FOLLOW TOMBOL DIBAWAH INI
Tambah Teman
loading...

SUARABMI.COMBNP2TKI menetapkan Hong Kong sebagai proyek percontohan pengaplikasian Kode Etik Agen Penempatan TKI  di luar negeri, guna melawan agensi TKI tidak aturan dan ilegal. 

"Dengan pengaplikasian kode etik tersebut, setiap agensi bersaing secara kompetitif dan fair. Selama ini kan ada yang sesuai aturan, disiplin, tapi ada pula agensi yang lewat samping, dan lainnya," kata Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono kepada Antaranews di Hong Kong, Jumat malam. 

Konsulat Jenderal RI di Hong Kong meluncurkan Kode Etik Agensi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong.

Kode etik tersebut disusun dengan mengacupada peraturan yang berlaku di Hong Kong dan Indonesia, termasuk Code of Practice for Employment Agensicies 2017.

Kode etik tersebut berisi berbagai ketentuan yang terkait dengan kewajiban, larangan dan sanksi, termasuk kewajiban dalam proses perolehan akreditasi, kedatangan awal TKI dan selama TKI bekerja di Hong Kong.

Pelanggaran dibagi dalam bentuk pelanggaran ringan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Sanksi diputuskan oleh tim citizen service KJRI Hong Kong dalam bentuk peringatan tertulis pemberhentian sementara kegiatan penempatan TKI dan pencabutan tanda daftar.
[ads-post]
Kode etik tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2017. 

Hermono mengatakan dengan pengaplikasian kode etik, dan sistem yang terintegrasi antara perwakilan RI di negara penempatan TKI dengan BNP2TKI, akan mudah mengetahui di mana TKI bekerja, kontrak kerjanya seperti apa, berapa gaji yang diterima dan seterusnya.

"Selama ini kan, sejumlah TKI tidak diketahui keberadaannya, di negara penempatan. Jika ada kasus, data tidak ada, agensinya juga tidak. Sulit kita melakukan pelacakan dan perlindungan. Maka, dengan kode etik ini kita ingin mendidik agensi untuk memiliki tanggung jawab," tuturnya.

Hermono menargetkan pengaplikasian kode etik tersebut dapat memberikan dampak signifikan dalam enam bulan. "Jika dalam enam bulan itu, dapat berjalan stabil dan memberi dampak signifikan, maka kita terapkan di Singapura," ungkapnya.

Hermono mengatakan, Hong Kong dan Singapura memiliki karakter persoalan yang mirip sebagai negara tujuan penempatan TKI. 

"Orang sering melihat, tidak ada masalah terkait TKI di Singapura dan Hong Kong, karena Singapura serta Hong Kong memiliki aturan penegakkan hukum, serta perlindungan yang bagus. Padahal banyak masalah yang terkait TKI, yakni agensi nakal. Di Singapura ada 60 ribu TKI yang tidak diketahui keberadaannya, KBRI maupun BNP2TKI, tidak tahu. Untungnya Singapura penegakkan hukumnya bagus. Tapi itu saja tidak cukup," ujarnya. 

Ditolak
Konsul Jenderal RI di Hong Kong Tri Tharyat mengatakan pihaknya telah menerima sekitar 92 pengajuan agensi baru untuk penempatan TKI. 

"Dari jumlah tersebut, sekitar 50-51 agensi kami tolak karena tidak aturanal dan alasan lain. Terkait itu, juga tengah dilakukan verifikasi terhadap agensi yang diterima," ungkapnya.

Verifikasi penting dilakukan mengingat agensi yang terdaftar di KJRI Hong Kong harus memiliki dokumen sah dan resmi antara lain Labour Licence dari Pemerintah Hong Kong, Business Registration dari Pemerintah Hong Kong dan Hong Kong Identity Card dari Pemerintah Hong Kong. 

"Selain itu verifikasi juga bertujuan untuk menghindari maraknya peminjaman cap dan ID agensi di Indonesia kepada agensi tenaga kerja di Hong Kong," kata Tharyat.

Akibatnya, lanjut dia, saat BMI memperbaharui kontraknya di Hong Kong, proses penempatan yang seharusnya melalui BNP2TKI pun tak terjadi karena agensi sebenarnya hanya mengakali dengan cara potong kompas di Hong Kong memakaicap dan id PT tersebut dan langsung mengajukannya ke KJRI.

"Kedepan dengan adanya kode etik tersebut, semua bentuk pelanggaran dapat diatasi secara baik, sehingga para BMI juga mendapat perlindungan yang maksimal," kata Tharyat sebagaimana dikutip suarabmi dari antaranews.com

BNP2TKI menetapkan Hong Kong sebagai proyek percontohan pengaplikasian Kode Etik Agen Penempatan TKI di luar negeri, guna melawan agensi TKI tidak aturan dan ilegal.

Post a Comment

Suara BMI

{picture#https://4.bp.blogspot.com/-d815yzHBHls/WT4_fgfVgdI/AAAAAAAALNY/b6WBmhQn55kw2Ax8-1iwXe1qF30zmlIsgCLcB/s1600/Untitled-1.png} Suara BMI adalah portal berita Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri yang menyajikan berita seputar BMI dan kehidupannya dari berbagai sudut pandang, kredibel dan independen {facebook#https://www.facebook.com/suarabmi/} {twitter#https://www.twitter.com/suarabmi/} {google#https://plus.google.com/+EniLestarisbmi} {pinterest#https://id.pinterest.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCWS5cxHkSUsQcT2zWwn4OEA} {instagram#https://www.instagram.com/suarabmi}
Powered by Blogger.