loading...
DAPETIN UPDATE BERITA MELALUI LINE DENGAN FOLLOW TOMBOL DIBAWAH INI
Tambah Teman
loading...

SUARABMI.COMKomisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk menginisiasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), Nelayan dan Pelaut yang berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Mengingat sekitar 80% permasalahan buruh migran Indonesia berasal dari ABK, yang antara lain menerima perlakuan yang tidak sesuai kontrak dengan pengguna.

Desakan tersebut merupakan bagian dari enam kesimpulan yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah tenaga kerja, kependudukan, transmigrasi dan kesehatan, di Ruang Nusantara 1, pada Kamis (09/02/2017). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX, Dede M. Yusuf, sedangkan dari jajaran BNP2TKI Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang didampingi oleh jajaran eselon I, II dan III di lingkungan BNP2TKI.

Dalam RDP yang berlangsung selama dua jam tersebut, masalah ABK memperoleh perhatian besar karena masih banyak ABK Indonesia di luar negeri yang memerlukan kehadiran negara. Dewasa ini jumlah ABK yang tercatat pada 2016 mencapai 1.688 orang yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan hingga Puerto Rico. 
[ads-post]
"Para ABK itu bekerja di kapal pesiar, barang, tanker dan kapal penangkap ikan. Kapal-kapal tersebut ada yang hanya beroperasi di teritori laut negara yang bersangkutan, namun ada yang berlayar ke laut lepas dan lintas benua", ujar Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid.

“Kami menangani ABK yang berlayar di teritori laut saja. Misal, ABK di Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Itupun ada persoalan seperti gaji yang sama dengan TKI formal di darat yakni Rp 9 juta per bulan, namun tanpa batas waktu jam kerja. Kami sedang mengupayakan supaya kelebihan jam kerja itu dihitung lembur dengan persentase 20% dari gaji per bulan, serta memperoleh akomodasi di mess bukan menginap di kapal karena tak memenuhi syarat kesehatan”, tambahnya.

Kepala BNP2TKI menyambut baik keinginan Komisi IX, sebab BNP2TKI berusaha "menyulap" TKI berubah ke sektor kesehatan dan hospitality sebagai penyerap terbanyak TKI di luar negeri. Adapun saat ini, mayoritas TKI bekerja sebagai ABK dan Penata Laksana Rumah Tangga, dua sektor yang banyak bermasalah, kendati kedua sektor yang terakhir ini mendominasi remitansi ke Tanah Air yang tahun lalu berjumlah US$ 11,8 juta.

Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi III DPD pada Senin (06/02/2017) lalu, Nusron Wahid juga mengutarakah hal yang sama yakni membuat sektor kesehatan dan hospitality sebagai beauty of migrant workers yang baru, menggantikan sektor ABK dan Penata Laksana Rumah Tangga yang beresiko tinggi

Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk menginisiasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), Nelayan dan Pelaut yang berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Mengingat sekitar 80% permasalahan buruh migran Indonesia berasal dari ABK, yang antara lain menerima perlakuan yang tidak sesuai kontrak dengan pengguna.

Post a Comment

Suara BMI

{picture#https://4.bp.blogspot.com/-d815yzHBHls/WT4_fgfVgdI/AAAAAAAALNY/b6WBmhQn55kw2Ax8-1iwXe1qF30zmlIsgCLcB/s1600/Untitled-1.png} Suara BMI adalah portal berita Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri yang menyajikan berita seputar BMI dan kehidupannya dari berbagai sudut pandang, kredibel dan independen {facebook#https://www.facebook.com/suarabmi/} {twitter#https://www.twitter.com/suarabmi/} {google#https://plus.google.com/+EniLestarisbmi} {pinterest#https://id.pinterest.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCWS5cxHkSUsQcT2zWwn4OEA} {instagram#https://www.instagram.com/suarabmi}
Powered by Blogger.