SUARABMI.COMPemerintah kabupaten memang harus bekerjasama lebih erat dengan instansi pemerintah, termasuk BNP2TKI karena sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, pemerintah kabupaten/kota akan mempunyai peran yang lebih besar. Kedua, pemerintah kabupaten/kota dinilai lebih memahami kondisi warganya khususnya calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

BNP2TKI bersama dengan KPK dalam dua tahun terakhir telah bekerjasama memperbaiki tata kelola penempatan TKI. Dengan demikian banyak hal yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

"Atas dasar itu, saya sangat menghargai kunjungan para anggota Komisi D DPRD Ponorogo. Apalagi kabupaten ini merupakan yang terbanyak di Jawa Timur dalam menempatkan TKI ke luar negeri", ujar Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono di Ruang Rapat Kepala BNP2TKI, pada Selasa (07/02/2017).

Para anggota delegasi umumnya mengutarakan, penempatan TKI memberi dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan bagi yang bersangkutan dan keluarganya, serta mengangkat perekonomian daerah. 
[ads-post]
Dampak negatifnya, tingkat perceraian di kabupaten Ponorogo tertinggi, ada 600 kasus per tahun. Anak-anak kurang kasih sayang. Selain itu ada TKI yang diperlakukan tidak manusiawi, tidak digaji, disiksa dan sebagainya.

"Kami mengharapkan, diintensifkan program sosialisasi serta dilakukan perbaikan, peremajaan atau penggantian alat/perkakas di Balai Latihan Kerja di Ponorogo guna peningkatan kompetensi calon TKI serta pendampingan bagi TKI Purna", kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Ribut Riyanto.

Menurut data BNP2TKI, kabupaten Ponorogo menempatkan 6.597 TKI, terdiri dari  4.209 perempuan dan 2.388 laki-laki pada 2016. 

Mereka yang bekerja di sektor formal berjumlah 2.672 dan informal 3.925. Sejumlah 4.154 bekerja di Taiwan, 1.137 di Hong Kong, 464 di Malaysia, 257 di Singapura, di Korea Selatan 352, Brunei Darussalam 162 dan Saudi Arabia 47 orang serta beberapa negara lain dalam jumlah yang sedikit.
loading...
loading...

Pemerintah kabupaten memang harus bekerjasama lebih erat dengan instansi pemerintah, termasuk BNP2TKI karena sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, pemerintah kabupaten/kota akan mempunyai peran yang lebih besar. Kedua, pemerintah kabupaten/kota dinilai lebih memahami kondisi warganya khususnya calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Post a Comment

Powered by Blogger.
close