PERHATIAN : JIKA BERITA ATAU ARTIKEL KAMU INGIN DIMUAT DISUARABMI.COM, KAMU DAPAT MENGIRIMKANNNYA MELALUI FORM UNTUK KIRIM BERITA DAN ARTIKEL KAMU DISINI
Banner iklan disini
loading...
loading...

SUARABMI.COMKeberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh migran terutama tenaga kerja Indonesia (TKI) dipandang belum maksimal. Masih banyak persoalan yang tak tuntas diakomodasi Pemerintah.

Dari data kasus yang diterima Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selama 2015-2017, ada 1.501 pengaduan dari berbagai negara. Pengaduan terbesar ialah pembebanan biaya yang mahal atau overcharging.

Ketua Umum SBMI Hariyanto menjelaskan, uang tersebut digunakan pekerja untuk membayar biaya penempatan mulai dari pendidikan atau pelatihan, tes kesehatan, biaya tinggal selama di penampungan, visa, dan tiket yang ternyata dibebankan pada pekerja seluruhnya. Biaya dianggap tak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, misalnya untuk pekerja yang baru harus diatur untuk membayar Rp14,5 juta dan untuk pekerja yang sudah pernah menjadi TKI Rp9 juta. Nyatanya, dalam praktik keseharian mereka malah dikenakan beban lebih, yakni hingga Rp30 juta - Rp40 juta.

Dana itu harus dibayar menggunakan gaji ketika telah bekerja dengan mekanisme pemotongan. Misal, TKI di Hongkong akan mendapat gaji 4.300 dolar Hongkong per bulan. Gaji mereka harus dipotong biaya penempatan.
[ads-post]
"Meski gaji besar (di Hongkong) tapi berapa bulan dia harus enggak terima gaji karena potongan sampai 9 bulan. Mekanisme diatur oleh perusahaan itu sendiri ada yang 1.000 Dollar Hongkong, ada yang 900 Dollar Hongkong, ada 1.300 Dollar Hongkong, itu dikalikan 6-9 bulan. Tapi yang banyak dipotong sampai 1.500 Dollar Hongkong," kata Hariyanto di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu 30 April 2017.

Terkait biaya pelatihan, seharusnya memang menjadi urusan Pemerintah dalam rangka pembekalan. Namun, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) belum mau menyerahkan jika pelatihan dikembalikan ke Pemerintah meski Pemerintah mau menanggungnya.

Hariyanto mengatakan, PJTKI yang memiliki  Badan Latikan Ketenagakerjaan (BLK)  akan menjadi rugi jika pelatihan dikembalikan ke Pemerintah. Sebab, BLK ini menjadi aset bagi mereka untuk mendapat uang.

Hal ini bisa dilihat dari lamanya waktu penampungan dari yang seharusnya terjadwal dalam aturan. Ini menjadi celah untuk memutar uang pekerja.

"Betul. Peraturan bilang PJTKI boleh menampung 3 bulan setelah itu diberangkatkan. Tapi faktanya banyak yang sampai satu tahun, enam bulan baru diberangkatkan," ujar dia.

Parahnya lagi, adanya KUR TKI dengan bunga sembilan persen tak bisa dimanfaakan maksimal untuk para TKI dalam meringankan beban biaya.

Temuan SBMI, KUR tersebut diberikan pada PJTKI sebagai pihak penyerap yang kemudian dijual lagi ke para pekerja dengan bunga 24 persen.

Menurut Hariyanto ada pembiaran dalam kasus overcharging ini. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya temuan BPK pada 2015 terkait korupsi yang dilakan PJTKI sebesar Rp2 triliun dalam perihal penempatan.

"KUR ini program yang nanggung, walaupun dana KUR untuk penempatan diserahkan pada pihak bank, di pihak bank enggak mau menyerahkan begitu saja tanpa prinsip kehatihatian. Pada prinsipnya harus ada jaminan. Padahal jaminan enggak boleh. Makanya diambil PJTKI. Ini jadi catatan kami," tutur dia.

Permasalahan tersebut yang diminta untuk diselesaikan dan lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah demi kesejahteraan para pahlawan deviasa ini. Selain terkait masalah overcharge, keluhan yang sering disampaikan yakni seperti gaji yang tidak dibayarkan, PHK sepihak,  kekerasan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. (metronews)

Keberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh migran terutama tenaga kerja Indonesia (TKI) dipandang belum maksimal. Masih banyak persoalan yang tak tuntas diakomodasi Pemerintah.

Post a Comment

Suara BMI

{picture#https://plus.google.com/u/0/photos/115157821366086931748/albums/profile/6295477770107479810} SuaraBMI.com is Choice news updates about all things Indonesian's Migrant as well as trending topics in the Indonesian's Migrant social media sphere. {facebook#https://www.facebook.com/suarabmi} {twitter#https://twitter.com/suarabmi} {google#https://plus.google.com/u/0/+suarabminews} {pinterest#https://www.pinteres.com} {youtube#https://www.youtube.com} {instagram#https://www.instagram.com}
Powered by Blogger.
close