loading...
DAPETIN UPDATE BERITA MELALUI LINE DENGAN FOLLOW TOMBOL DIBAWAH INI
Tambah Teman
loading...

SUARABMI.COM - Pemda DIY menginisiasi dan memfasilitasi mengkoordinasian beberapa instansi yang terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Kepala Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY, Suhartini menjelaskan bahwa melalui koordinasi tersebut, nantinya calon TKI bisa merasakan pelayanan yang mudah dan nyaman dengan sistem online.

"Seiring dengan hal tersebut juga dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA-P2TKI), sehingga proses permohonan dan penerbitan SKPLN dapat dipusatkan di lokasi tersebut sebagai pintu terakhir sebelum calon TKI berangkat ke luar negeri," ujarnya sebagaimana dilansir Tribun Jogja, Rabu (30/8/2017).

Dalam upaya peningkatan pelayanan tersebut, lanjutnya, Pemda DIY membangun aplikasi berbasis website dengan memanfaatkan database kependudukan yang memudahkan sejak tahap pengajuan permohonan, tahap verifikasi, hingga penerbitan.

"Dengan diterbitkannya SKPLN maka yang bersangkutan selama bekerja di luar negeri, status kependudukan TKI akan dinonaktifkan dan KTP mereka akan disimpan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Setelah kembali dari luar negeri, mereka diwajibkan melapor ke Dinas Dukcapil untuk mengaktifkan status kependudukannya," terang Hartini.
[ads-post]
Pelayanan SKPLN dengan menggunakan aplikasi secara online dapat memotong mata rantai proses pelayanan lebih dari satu pintu menjadi satu pintu dan satu atap sehingga menjadi lebih efisien.

"Pelayanan penerbitan SKPLN secara online telah diuji cobakan sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai saat ini telah ada 10 calon TKI asal DIY yang mengurus penerbitan SKPLN secara online," imbuhnya.

Sebelum dengan sistem online, lanjutnya, TKI yang belum mengajukan permohonan SKPLN maka sebagai penggantinya mereka diberikan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) oleh BP3TKI, Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan perlindungan TKI (LTSA-P2TKI) melayani wilayah DIY dan Jawa Tengah yang volumenya mencapai kurang lebih 700 pemohon per tahun, dari 700 pemohon tersebut TKI yang berasal dari DIY kurang lebih 225 pemohon.

"Dalam pelayanan ini, tidak ada pungutan atau biaya apapun alias gratis yang dibebankan kepada calon TKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS," ucapnya.

Pemda DIY menginisiasi dan memfasilitasi mengkoordinasian beberapa instansi yang terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Post a Comment

Suara BMI

{picture#https://4.bp.blogspot.com/-d815yzHBHls/WT4_fgfVgdI/AAAAAAAALNY/b6WBmhQn55kw2Ax8-1iwXe1qF30zmlIsgCLcB/s1600/Untitled-1.png} Suara BMI adalah portal berita Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri yang menyajikan berita seputar BMI dan kehidupannya dari berbagai sudut pandang, kredibel dan independen {facebook#https://www.facebook.com/suarabmi/} {twitter#https://www.twitter.com/suarabmi/} {google#https://plus.google.com/+EniLestarisbmi} {pinterest#https://id.pinterest.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCWS5cxHkSUsQcT2zWwn4OEA} {instagram#https://www.instagram.com/suarabmi}
Powered by Blogger.