loading...
DAPETIN UPDATE BERITA MELALUI LINE DENGAN FOLLOW TOMBOL DIBAWAH INI
Tambah Teman
loading...

SUARABMI.COM - Pengadilan tinggi mulai mendengarkan sebuah judicial review pada hari Selasa yang diajukan oleh seorang pekerja rumah tangga Filipina melawan tuntutan 'live-in' (serumah dengan manjian) untuk para pelayan, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak konstitusional.

Peninjauan kembali tersebut diajukan oleh pekerja rumah tangga Lubiano Nancy Almorin. Dikatakan pengacaranya Paul Shieh berpendapat bahwa ketentuan tersebut melanggar baik Undang-Undang Dasar, konstitusi mini Hong Kong dan Bill of Rights.

Paul Shieh Wing-tai SC kepada Lubiano, mengatakan bahwa tantangan hukum mereka "sangat sempit", karena mereka tidak meminta semua pembantu rumah tangga asing untuk tinggal jauh dari majikan mereka.

"Yang kami perjuangkan adalah pilihan bagi majikan untuk menyetujui [buruh migran yang ingin Stay Out ]," kata Shieh kepada Pengadilan Tinggi.

Dulu, Hong Kong memiliki rezim yang lebih liberal yang memungkinkan pekerja rumah tangga mengatur akomodasi di luar selama mereka mendapatkan persetujuan dari majikan dan pihak berwenang terkait.
[ads-post]
Tapi situasinya berubah pada tahun 2003 ketika aturan live-in diperkenalkan. Ini diimplementasikan melalui kontrak kerja standar dan janji saat pembantu mengajukan visa.

Siapa pun yang melanggar peraturan tersebut menghadapi sanksi administratif dalam aplikasi visa atau pekerjaannya nanti, dan tuntutan pidana atas tuduhan seperti memberikan informasi palsu, yang dapat dikenai hukuman denda HK $ 150.000 dan hukuman 14 tahun penjara.

Shieh berpendapat bahwa direktur imigrasi dilarang melakukan tindakan yang mengganggu kehidupan para Buruh Migran sehari-hari atas nama pemantauan pekerjaan mereka.

Dia mengatakan bahwa wewenang imigrasi pemerintah tidak mencakup penetapan dimana seseorang tidur atau tinggal sebagai syarat tinggal yang dipaksakan harus berhubungan dengan tujuan tinggal dan apa yang dimaksudkan orang tersebut.

Jika direktur imigrasi tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan peraturan Stay in sebagai syarat untuk tinggal, dia juga akan kekurangan kekuatan untuk menerapkannya dalam "jalan bundaran" melalui kontrak, menurut Shieh.

"Aturan Stay In akan meningkatkan risiko pelanggaran hak dan meningkatkan risiko kerja paksa atau perbudakan," lanjutnya.

Temuan utama yang dikutip oleh Shieh termasuk rata-rata 71,4 jam kerja per minggu, dengan lebih dari satu dari tiga responden kehilangan jam istirahat (24 jam) pada libur mingguan mereka sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

"40 persen lainnya tidak mendapatkan kamar yang layak, beberapa di antaranya hanya tidur koridor rumah, dapur dan bahkan ada mempunyai tempat tidur di atas toilet,"kata Shieh.

"Lubiano sendiri diberi ruang seluas 60 sqft di flat dengan lebar 640 sq ft bersama keluarga majikan beserta tiga orang anak mereka"ungkap Shieh .

Pengadilan tinggi mulai mendengarkan sebuah judicial review pada hari Selasa yang diajukan oleh seorang pekerja rumah tangga Filipina melawan tuntutan 'live-in' (serumah dengan manjian) untuk para pelayan, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak konstitusional.

Post a Comment

Suara BMI

{picture#https://4.bp.blogspot.com/-d815yzHBHls/WT4_fgfVgdI/AAAAAAAALNY/b6WBmhQn55kw2Ax8-1iwXe1qF30zmlIsgCLcB/s1600/Untitled-1.png} Suara BMI adalah portal berita Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri yang menyajikan berita seputar BMI dan kehidupannya dari berbagai sudut pandang, kredibel dan independen {facebook#https://www.facebook.com/suarabmi/} {twitter#https://www.twitter.com/suarabmi/} {google#https://plus.google.com/+EniLestarisbmi} {pinterest#https://id.pinterest.com/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCWS5cxHkSUsQcT2zWwn4OEA} {instagram#https://www.instagram.com/suarabmi}
Powered by Blogger.