SUARABMI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras Kementerian yang masih kerap menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tepat sasaran.

Kementerian Ketenagakerjaan di bawah Menteri Hanif Dhakiri menjadi sasaran tembak Jokowi sebagai contoh buruk yang masih menggunakan anggaran untuk jalan-jalan.

"Anggarannya Rp 3 M pemulangan TKI. Biaya pemulangan Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah dan lain-lain," kata Presiden Jokowi dengan nada keras, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Menurut Jokowi, penganggaran kementerian dan lembaga yang lebih fokus pada kegiatan pembangunan dengan memangkas alokasi anggaran untuk belanja operasional.
[ads-post]
"Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di Kementerian/Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya," tutur Presiden.

Jokowi menyoroti alokasi anggaran untuk kegiatan inti kebanyakan hanya 20 persen dari total anggaran, sisanya yang 80 persen justru dialokasikan untuk kegiatan pendukung.

"Model seperti ini harus dihentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perencanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja dan inti kegiatan," tutur Jokowi.

Presiden menegaskan belanja negara yang pada 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun harus dijaga supaya efektif pemanfaatannya. "Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya," tandas Kepala Negara. | sebarr

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras Kementerian yang masih kerap menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tepat sasaran.

loading...
Powered by Blogger.
close