SUARABMI.COM - Sebagaimana dikutip dari KOMPAS bahwa pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama. Alasannya, pernikahan siri melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan. 

”Jasa pernikahan siri umumnya diiklankan di internet atau poster-poster. Itu pun melanggar hukum UU Pernikahan dan UU Administrasi Kependudukan. Iming-imingnya ialah menikah di kantor urusan agama (KUA) mahal dan merepotkan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Machasin di Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut Machasin, biaya pernikahan siri justru jauh lebih mahal. Untuk setiap pernikahan diperlukan biaya sekitar Rp 2,5 juta hingga Rp 7 juta. Padahal, biaya pernikahan di KUA gratis. Mempelai hanya perlu membayar biaya operasional sebesar Rp 600.000 untuk memanggil petugas pencatatan sipil jika pernikahan tidak di KUA.

Direktur Urusan Agama Islam dan Syariah Kemenag Muchtar Ali menuturkan, umumnya, pernikahan siri dikarenakan keinginan berpoligami. Pernikahan dengan alasan tersebut sulit dilakukan di KUA karena memerlukan berbagai dokumen resmi. Jadi, pernikahan siri sebagai jalan pintas.
[ads-post]
Kemenag juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, kantor-kantor wilayah, dan KUA untuk menyosialisasikan larangan pernikahan siri. Target utama sosialisasi itu ialah perempuan.

Nah, bagaimana solusinya jika ada TKI mau menikah? Menjawab hal ini KDEI Taipei sudah melaksanakan program nikah massal dimana pernikahan ini sah secara negara dan bukan nikah siri lagi seperti yang dilaksanakan di masjid-masjid Taiwan.

Adapun Persyaratan dokumen yang perlu disampaikan adalah :
  1. Foto copy Paspor dan ARC
  2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
  3. Asli dan foto copy Surat Pengantar Lurah atau Kepala Desa, berupa formulir N1, N2, dan N4, serta Surat Persetujuan Mempelai berupa N3.
  4. Asli dan foto copy Surat Pengantar Nikah di Luar Negeri oleh Kepala KUA setempat (sesuai alamat tertera pada KTP).
  5. Asli dan Foto copy Surat Wakil Wali “Taukil Wali Bil Kitabah” (jika wali nikah tidak dapat hadir saat pelaksanaan akad nikah.
  6. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar (warna latar belakang bebas)
  7. Asli dan foto copy Akta Cerai/Keterangan Kematian (bagi janda/duda)
  8. Asli dan foto copy Sertifikat Muslim oleh organisasi resmi ke-Islam-an (jika mu’allaf).
  9. Asli surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Imam Masjid di Taiwan (bagi yang sudah menikah secara syar’i dan ingin dicatatkan).
  10. Pengumuman pernikahan (Setelah pemeriksaan berkas) disampaikan melalui Website KDEI Taipei.
Pada saat pelaksanaan hari H pernikahan biasanya akan dilakukan video call atau menelpon langsung pihak keluarga sebagai verifikasi terakhir. Peserta juga medapatkan buku nikah sah dari negara,

Sebagaimana dikutip dari KOMPAS bahwa pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama. Alasannya, pernikahan siri melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan.

loading...
Powered by Blogger.