loading...
============

SUARABMI.COM Minggu (20/8), surat kabar harian South China Morning Post (SCMP) merilis berita tentang upaya KJRI dan Konsulat Jenderal Filipina di Hong Kong yang meminta agar majikan menghentikan praktik mempekerjakan pekerja rumah tangganya bekerja di China daratan selain di Hong Kong.

Konsulat Indonesia dan Filipina di Hong Kong mendesak agar pemerintah Hong Kong bersikap tegas terhadap majikan yang melanggar hukum dengan memaksa pekerja rumah tangga mereka untuk juga bekerja di China daratan. Berita SCMP ini dipicu oleh kasus Lorain Asuncion, seorang pekerja migran asal Filipina yang terjatuh dari gedung di Shenzen hingga akhirnya tewas pada tanggal 24 Juli lalu.

KJRI memperingatkan dapat menempatkan majikan yang melanggar aturan ini dalam “black list/daftar hitam”, jika memaksa pekerja mereka untuk bekerja di alamat yang tidak disebutkan dalam kontrak. Konjen RI, Tri Tharyat, mengatakan telah mendeteksi adanya dua sampai tiga kasus per-bulan selama beberapa tahun terakhir, dimana para pekerja Indonesia dibawa ke daratan untuk bekerja disana.

"Kita harus menghentikan praktik ini sekarang” kata Tri. Selanjutnya dikatakan bahwa dia menyadari adanya masalah ketika Konsulat menemukan beberapa paspor yang habis halaman visanya dalam waktu kurang dari dua tahun. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa ternyata majikan membawa pekerjanya ke China daratan setiap akhir pekan. [ads-post] Beberapa pekerja bahkan memiliki visa multiple-entry. KJRI telah menyampaikan hal ini ke pihak berwenang Hong Kong, dan jawaban mereka adalah bahwa para pekerja harus melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang atau kepada KJRI. Namun disadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka lakukan, karena mereka takut kehilangan pekerjaannya. Yang penting adalah pada tingkat kebijakan dan operasional, harus ada tindakan yang lebih tegas oleh pemerintah Hong Kong terhadap majikan yang mempekerjakan pekerjanya di lebih dari satu alamat, kata Tri.

Wakil Konsulat Filipina, Vallespin, juga mengatakan bahwa konsulat Filipina telah memberi tahu pihak berwenang setempat namun belum cukup banyak yang dilakukan. Jawaban yang umum adalah akan mengintensifkan pemahaman tentang hal ini kepada majikan. Tapi hal inipun tidak berjalan dengan baik. Harus lebih ditingkatkan lagi upaya ini. Vallespin mengatakan bahwa Konsulat Filipina memiliki "daftar pengawasan" majikan yang melanggar peraturan dan "daftar hitam" majikan yang dilarang mempekerjakan pekerja rumah tangga.

Seorang juru bicara Departemen Imigrasi Hong Kong mengatakan bahwa majikan yang memberikan keterangan palsu akan dikenai tuntutan, denda maksimum HK $ 150.000 dan hukuman penjara 14 tahun atas tuduhan bersalah. Kelompok-kelompok hak asasi manusia selama beberapa tahun ini telah berulang kali menyerukan agar Hong Kong memberlakukan Undang-undang Anti Perdagangan Manusia.

MELANGGAR PERATURAN JIKA PEKERJA RUMAH TANGGA BEKERJA DI TEMPAT YANG TIDAK SESUAI KONTRAK.

Powered by Blogger.
close