loading...
============

SUARABMI.COM - Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tengah menyusun pedoman untuk mewajibkan para TKI untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT).

“JHT sedang kita detilkan dan terus kita komunikasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan agar teman-teman TKI mengikuti JHT, supaya memiliki tabungan setelah purna bekerja. Kalau pegawai negeri, seperti jaminan pensiun lah,” kata Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Hal itu disampaikan Agusdin saat melakukan pelepasan keberangkatan 195 TKI ke Korea Selatan (Korsel) dalam program G to G atau program kerja sama pemerintah Indonesia dengan Kosel. Para TKI itu sebagian besar akan mengisi pekerjaan di sektor perikanan dan manufaktur.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Endro Sucahyono dan Direktur Indonesia EPS Center HRD Korea Selatan Jang Byung-hyun.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan untuk menjalankan program perlindungan bagi TKI sejak 1 Juli 2017. Sejalan dengan itu pula, setiap TKI wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti program-program perlindungan sosial yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja, sejauh ini baru dua program yang diwajibkan yaiitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
[ads-post]
Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Endro Sucahyono menjelaskan pentingnya JHT bagi para TKI. Dengan mengikuti program JHT, maka para TKI akan memiliki jaminan hari tua berupa tabungan. “Kita akan gencarkan sosialisasi JHT bagi para TKI agar ada persiapan setelah masa purna bekerja,” tandasnya.

Hingga saat ini, jelas Endro, tercatat sudah 30.000 TKI yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta. Setiap harinya, minimal 200 TKI mendaftarkan diri ke kantor-kantor cabang BPJS yang tersebar di berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Direktur Indonesia EPS Center HRD Korea Selatan Jang Byung-hyun menambahkan, pekerja asal Indonesia mendapat respons positif dari para pemberi kerja di Korsel karena dinilai memiliki etos kerja yang baik.

“TKI bekerja dengan penuh semangat, sungguh-sungguh, menyebabkan banyak pemberi kerja puas. Itu juga menyebabkan permintaan TKI begitu tinggi di Korea,” imbuhnya.

Sebagai informasi, data BNP2TKI mencatat remitens TKI Korea selama tahun 2016 melalui perbankan mencapai sekitar Rp2,680 triliun. Pada 2017 ini, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 5.200 untuk pekerjaan dii sektor manufaktur. | harianterbit

Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tengah menyusun pedoman untuk mewajibkan para TKI untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT).

Powered by Blogger.
close