loading...

SUARABMI.COM - Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang baru disahkan pada 25 Oktober 2017 yang melarang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran untuk melakukan kontrak mandiri tanpa PT. Kecuali jika, PRT Migran tersebut bekerja bukan kepada Majikan perseorangan namun kepada perusahaan yang berbadan hukum.UU PPMI mendefinisikan arti Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai semua WNI yang bekerja kepada pengguna (Majikan-Red) perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum di luar negeri.

Namun pada Pasal 63, UU PPMI secara jelas menyebutkan ‘PMI Perseorangan’ sebagai PMI yang berangkat kerja secara mandiri alias tidak melalui PT. Namun seseorang WNI hanya dapat menjadi PMI Perseorangan jika yang bersangkutan bekerja kepada perusahaan yang berbadan hukum di luar negeri, dan bukannya bekerja kepada pengguna perseorangan alias Majikan, seperti yang banyak terjadi kepada para PRT migran.

PMI perseorangan yang bekerja kepada perusahaan berbadan hukum ini dapat berangkat kerja tanpa harus melalui PT, namun juga harus bertanggungjawab sendiri jika ada sesuatu hal yang terjadi kepadanya selama bekerja.
Sementara PMI yang bekerja kepada pengguna perseorangan alias Majikan, harus melalui PT dan nasibnya akan menjadi tanggung jawab PT jika sesuatu hal terjadi selama bekerja.
[ads-post]
Sekretaris Jenderal BNP2TKI Hermono kepada SUARA membenarkan adanya larangan untuk PRT migran berangkat kerja keluar negeri tanpa melalui PT. “Kenapa nggak boleh (PRT migran kerja tanpa melalui PT)? Tolong lihat PLRT (Pekerja Luar Negeri Rumah Tangga) kita yang mayoritas lulus SMP saja tidak. Jangan samakan semua PLRT seperti (BMI) Hong Kong (yang cerdas-cerdas sehingga mampu mengurus diri sendiri). Tapi lihat juga yang di Timur Tengah atau yang di Malaysia,” kata Sekretaris Jenderal BNP2TKI Hermono membalas pesan whatsapp SUARA.

Hermono menyatakan dalam waktu dekat Pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan peraturan turunan yang lebih detil tentang larangan berkerja keluar negeri tanpa melalui PT untuk para PRT migran.

Ketentuan UU PPMI ini akan berimbas terhadap kontrak mandiri yang telah diberlakukan untuk BMI Hong Kong sejak tahun 2016. Selama ini kontrak mandiri BMI di Hong Kong boleh diberlakukan dengan syarat bekerja di majikan lama (renew kontrak), majikan membelikan asuransi, dan hanya meminta 2 tanda tangan saksi, tanpa adanya keharusan cap PT dari Indonesia.

Buruh migran yang tergabung dalam JBMI menggelar aksi demo menentang larangan kontrak tanpa PT untuk BMI yang bekerja kepada Majikan atau pengguna perseorangan ini.

JBMI menganggap larangan tersebut menyatakan sikap Pemerintah Indonesia yang masih menganggap PRT sebagai pekerjaan rendahan yang tidak membutuhkan keahlian dan profesi tersebut umumnya dilakukan orang-orang miskin berpendidikan rendah dan dari pedesaan.

Selain itu JBMI juga menuding Pemerintah Indonesia menganggap bahwa PRT secara mayoritas adalah perempuan miskin sehingga sudah menjadi kodratnya untuk menjadi pembantu di rumah tangga.

“Sikap ini menjadi kemunduran DPR dan Pemerintah RI dalam menegakkan dan menyetarakan hak pekerja migran, apapun jenis pekerjaannya dan dimanapun berada. Melalui UU PPMI, DPR dan Pemerintah RI hakekatnya melanggengkan praktek perbudakan modern terhadap PRT migran. Sikap ini juga menunjukkan pandangan DPR dan Pemerintah RI yang sangat anti rakyat miskin, anti PRT dan patriarki terhadap perempuan”, demikian pernyataan sikap JBMIsebagaimana dilansir dari laman suara.com.hk.

Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang baru disahkan pada 25 Oktober 2017 yang melarang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran untuk melakukan kontrak mandiri tanpa PT. Kecuali jika, PRT Migran tersebut bekerja bukan kepada Majikan perseorangan namun kepada perusahaan yang berbadan hukum.UU PPMI mendefinisikan arti Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai semua WNI yang bekerja kepada pengguna (Majikan-Red) perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum di luar negeri.

Powered by Blogger.
close