SUARABMI.COM - Fadillah (21) binti Sarifudin, warga Desa Singarajan, Kecamatan Pontang nyaris diberangkatkan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) melalui jalur ilegal ke Timur Tengah. Namun karena menolak diberangkatkan, dirinya diduga mendapatkan intimidasi dari pihak sponsor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Banten, sebelumnya Fadillah akan diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai TKW. 

Namun karena terdapat pelanggaran kode etik dan tekhnis dalam proses pemberangkatannya, dirinya urung berangkat. 

Informasi adanya pelanggaran tersebut didapatkan dari paman korban. Paman korban mengetahui jika tujuan negara Timur Tengah sudah dimoratorium. 

Sehingga pemberangkatan ke negara tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara ilegal atau non prosedural.

Mengetahui hal itu, Fadilah pun mengundurkan diri dari calon TKW. Namun kemudian penolakan pemberangkatan itu tak begitu saja diterima pihak sponsor. 
[ads-post]
Korban pun diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 24 juta. Merasa tidak sanggup, korban pun kemudian negosiasi dengan pihak sponsor. Sampai akhirnya nomminalnya turun menjadi Rp 4 juta.

Walau sudah diturunkan, korban tetap tidak mau membayar. Sebab pada saat awal pendaftaran sebagai calon TKW Fadillah dipaksa oleh sponsor yang mengim-inginya dengan uang sebesar Rp 8 juta. 

Merasa tertekan, korban melaporkan hal tersebut kepada SBMI Banten. Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh organisasi yang berorientasi pada penanganan kasus calon atau pun TKI yang bermasalah baik secara tekhnis maupun prosedural.

Ketua DPW SBMI Banten Maftuh Hafi Salim mengatakan, kasus-kasus seperti yang dialami Fadillah harus dicegah sebelum terlambat. 

Karena kasus ini sering terjadi dari beberapa korban sebelumnya yang pernah ditangani. “Fakta di lapangan, korban tersebut akan ditampung oleh agen yang akan memperjual belikan. Sampai kemudian ada majikan yang membutuhkan jasanya,” ujarnya, Kamis (4/1/2018).

Menurutnya, hal ini jelas melanggar UUD Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 2 point 1. 

Dalam point tersebut dinyatakan bahwa setiap orang atau pihak PT yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirimanan, pemindahan atau pun pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasa dengan tujuan mengexploitasi akan dikenakan hukuman pidana dengan ancaman penjara ling singjat 3 tahun dan palingvlama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 120 juta atau maksimal Rp 600 juta.

“Selain itu dilindungi dengan UUD Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungab pekerja buruh migran Indonesia,” katanya. 

Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Polda Banten. Pihak korban didampingi oleh BP3TKI akan memprosesnya ke ranah hukum. “Jadi kami tunggu selanjutnya kabar dari Polda Banten,” ucapnya. | KabarBanten

Fadillah (21) binti Sarifudin, warga Desa Singarajan, Kecamatan Pontang nyaris diberangkatkan menjadi tenaga kerja wanita

loading...
Powered by Blogger.
close