loading...
============

SUARABMI.COM - Ratusan pekerja migran akan turun ke jalan di Taipei pada hari Minggu besuk untuk meminta hak buruh yang lebih baik dan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang mempengaruhi pekerja migran, kata panitia pada hari Jumat kemarin sebagaimana dilansir CNA.

"Kami berharap masyarakat Taiwan akan menyadari kurangnya hak politik non-warga negara ini, karena mereka juga membayar pajak, tinggal dan hidup di Taiwan" Kata Hsu Wei-tung (許 惟 棟) anggota Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT).

Hsu mengatakan saat ini ada lebih dari 670.000 pekerja migran di Taiwan, dan beberapa di antaranya telah bekerja selama 14 tahun lebih di Taiwan.

"Tanpa hak politik, para pekerja ini tidak memiliki suara dalam kebijakan yang sangat mempengaruhi mereka, seperti hak untuk pindah majikan secara bebas dan dilindungi oleh Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, dan nasib mereka hanya dapat diputuskan oleh orang lain," kata Hsu.

Di Taiwan saat ini, hak pilih hanya diperuntukkan untuk warga Taiwan namun saat banyak negara yang telah memberikan hak pilih untuk warga pendatang, dan Taiwan diharapkan akan mengadopsi hal tersebut.

Pada hari Minggu besuk, demonstran akan berangkat dari Kementerian Tenaga Kerja pukul 13.30 dan berbaris ke Kantor Presiden di Ketagalan Boulevard. Panitian kemudian akan mengumumkan hasil referendum tiruan yang digelar di Taiwan pada bulan September tahun lalu mengenai tiga isu utama mengenai pekerja migran.

Ketiga isu tersebut adalah: apakah pengasuh domestik migran harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Standar Perburuhan?; apakah pekerja migran harus bisa pindah majikan secara bebas?; dan apakah pemerintah harus menyingkirkan sistem agency pekerjaan swasta?.
[ads-post]
Lebih dari 10.000 suara ikut serta dalam memberikan suara pada referendum tiruan dari 17 September sampai 10 Desember di 15 lokasi pemungutan suara yang ditunjuk di seluruh Taiwan dan mayoritas dukungan setuju dengan 3 isu utama tersebut.

Perlu diketahui, saat ini Informal seperti PRT dan penjaga pasien belum masuk dalam system undang-undang Ketenagakerjaan di Taiwan, oleh karena itu mereka tidak berhak atas upah minimum dan hari kerja resmi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Buruh migran telah lama menuntut upah yang lebih tinggi, hari libur wajib, kebebasan untuk berganti majikan dan bebas dari biaya perantara. 

Hsu mengatakan bahwa pekerja migran telah berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi dan industri Taiwan. Mereka merawat orang-orang tua Taiwan, membangun jalur kereta api dan metro berkecepatan tinggi, dan menyediakan tenaga kerja untuk industri perikanan negara tersebut.

Tujuan dari demonstrasi tersebut adalah untuk menciptakan dialog antara orang Taiwan sehingga mereka dapat memikirkan cara untuk memasukkan suara pekerja migran dalam proses pembuatan kebijakan di negara tersebut.

Ratusan pekerja migran akan turun ke jalan di Taipei pada hari Minggu besuk untuk meminta hak buruh yang lebih baik dan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang mempengaruhi pekerja migran, kata panitia pada hari Jumat kemarin sebagaimana dilansir CNA.

Powered by Blogger.
close