============

PJTKI Kini Tak Boleh Lakukan Penampungan dan Pelatihan, Lalu ...
SUARABMI.COM - Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) otomatis memangkas habis-habisan peran PPTKIS di Indonesia, sehingga tak boleh mengadakan penampungan ataupun pelatihan bagi calon BMI lagi. 

Namun sebaliknya, UU PPMI tidak melarang agen di Hong Kong yang ingin membuka balai-balai pelatihan dengan sertifikat berstandar Pemerintah Indonesia di Tanah Air.

“Dengan UU ini, peranan PT dipangkas, dia tidak boleh merekrut, tidak boleh lagi masuk ke desa-desa, tidak boleh beroperasi di tingkat kabupaten dan hanya boleh beropersi di provinsi dan hanya boleh menjalankan fungsi marketing replacement,” kata Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono sebagaimana dilansir suara.

Fungsi marketing replacement artinya, PPTKIS di Indonesia tak boleh lagi mengadakan pelatihan dan penampungan, dan hanya menunggu calon-calon BMI datang mendaftar lalu menyalurkannya ke luar negeri sesuai dengan job order yang ada.

“Selama ini prosesnya kan ada job order, lalu PPTKIS cari calon BMI-nya ke desa-desa, bujuk-bujuk mau kasih duit saku lah ini-itu, terus anaknya dibawa ke penampungan, dikasih pelatihan ini-itu baru dikirim ke negara penempatan. UU (PPMI-Red) ini mengamanatkan agar semua peranan itu distop, dan PPTKIS hanya boleh menyalurkan saja,” kata Hermono.

Fungsi pelatihan para calon BMI menurut UU PPMI, dicabut dari PPTKIS dan diberikan kepada Pemerintah Daerah. 

Meski demikian, UU PPMI tetap tidak melarang jika ada agen di Hong Kong atau negara penempatan lainnya yang berminat membuka kursus pelatihan bagi BMI di Tanah Air.
[ads-post]
“ Jadi tidak boleh lagi ada pelatihan PT, tapi kalau ada agen swasta dari negara penempatan membuka pelatihan silahkan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau swasta juga boleh, asal jangan PPTKIS,” kata Hermono.

Agen Hong Kong yang ingin membuka kursus training calon BMI di Indonesia otomatis harus mengikuti UU investasi asing menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), yang mengharuskan semua perusahaan asing berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia dengan berbagi saham kepemilikan masing-masing 50 persen.

“Kalau ada agen di Hong Kong yang mau buka pelatihan silakan saja, itu urusannya lain lagi, sudah sama BKPM,” kata Hermono.

Setelah membuka kursus pelatihan itupun, kata Hermono, agen yang bersangkutan tetap harus mendaftarkan diri kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, sertifikat lulusan kursus tersebut dapat diakui standarnya secara nasional.

UU PPMI pasal 52 membatasi PPTKIS atau yang sekarang disebut sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya berhak untuk mencari peluang kerja, menempatkan BMI dan wajib menyelesaikan permasalahan BMI yang ditempatkan.

Ketentuan lebih detil mengenai tugas dan tanggung jawab yang baru tentang PPTKIS itu akan diatur lewat Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Artikel dimuat di SUARA edisi January Main 2018, terbit 5 Januari 2018

Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) otomatis memangkas habis-habisan peran PPTKIS di Indonesia, sehingga tak boleh mengadakan penampungan ataupun pelatihan bagi calon BMI lagi.

loading...
Powered by Blogger.
close