============

SUARABMI.COM - Konsulat Jenderal RI di Hong Kong (KJRI HK) umumkan bahwa Calling Visa dan Direct Hiring illegal karena melanggar hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Pemerintah RI dalam rilis media yang dimuat pada laman akun media sosial KJRI HK, kemarin sore, Selasa (27/2/2018)
“KJRI menekankan kembali bahwa proses penempatan ini (Direct Hiring dan Calling Visa-red) tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia” tertulis dalam pers rilisnya.
Dalam rilisnya KJRI HK menghimbau WNI yang ingin bekerja ke Hong Kong untuk menggunakan jasa PPTKIS, dalam rangka memastikan perlindungan bagi PMI
“KJRI menghimbau agar para WNI yang ingin bekerja di Hong Kong mengikuti prosedur perekrutan dan penempatan yang telah ditetapkan yaitu melalui PPTKIS. Hal ini akan memberikan perlindungan yang memadai bagi para WNI sejak awal perekrutan, keberangkatan sampai dengan mulai bekerja di Hong Kong.” Dikutip dari rilis media KJRI HK
KJRI HK juga berpendapat dengan tidak menggunakan jasa PPTKIS/PJTKI, para PMI tidak bisa mendapatkan keterampilan dan informasi yang dibutuhkan adalam proses penempatan, bahkan rentan terhadap overcharging dan perdagangan orang.[ads-post]
Rilis ini telah menjadi perbincangan di kalangan buruh migran Indonesia di Hong Kong, sejak dikeluarkan kemarin sore. Sringatin, Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) di Hong Kong mengatakan bahwa rilis itu menunjukan sikap KJRI yang tidak mau mengakui bahwa pelanggaran hak-hak BMI mulai dari overcharging sampai perdagangan orang dilakukan oleh PPTKIS/PJTKI
“Berhenti menyalahkan BMI, kesalahan itu ada pada model penempatan yang memaksa BMI untuk masuk PJTKI, yang selama ini merugikan BMI dan hanya menguntungkan negara serta PJKTI/Agen” ujar Sringatin sebagaimana dilansir SUARA, Selasa (27/2/2018)
Singatin juga menjelaskan bahwa keterangan media KJRI itu tidak mengakui bahwa PRT migran adalah pekerja dan manusia, yang selama ini harus patuh pada peraturan pemerintah yang hanya menguntungkan PJTKI dan Agen saja.
“sistem pengiriman buruh migran yang dipertahankan pemerintah dan memaksa BMI masuk PJKTI/Agen telah memakan banyak korban, sejak dari pra pemberangkatan, di negara penempatan hingga kepulangan” akunya.
Terkait Calling Visa, Sring menjelaskan, berdasarkan pengalaman penanganan kasusnya, menyatakan bahwa Calling Visa bukan berarti Kontrak Mandiri, karena masih terikat pada PJTKI/Agen.
“Banyak BMI memilih itu karena tidak harus tinggal di PJTKI dan harus mengulangi biaya penempatan lagi, meskipun dengan sistem calling visa BMI tetap jadi korban overcharging, meski tidak seberat ketika mereka harus masuk PJTKI lagi” tutup Sring.
Sebelumnya, dalam pemberitaan SUARA dengan judul “Mau Calling Visa dapat Overcharging” pada Edisi Cetak yang lalu (7/2/2018), BMI asal NTT yang menjadi korban biaya penempatan yang tinggi mengatakan calling visa dilakukan untuk menghindari biaya penempatan yang tinggi.
“Saya tidak mau masuk PT karena biasanya potongan jadi tinggi” ujar Siti Mariam, yang menolak membayar potongan agen selama 7 bulan. | Artikel ini terbit di SuaraHK

IMWU Minta KJRI Hongkong Berhenti Menyalahkan BMI

loading...
Powered by Blogger.
close