loading...

SUARABMI.COM - Pihak Rumah Sakit Serdang Malaysia sudah sebulan lebih menahan bayi pasangan Nuraini (32) dan Khaidir (23) warga Desa Seneubok Dalam Kabupaten Aceh Timur, karena tak mampu membayar biaya persalinan yang sudah mencapai 18.000 Ringgit Malaysia (atau Rp 61 juta).

Pasangan tersebut sudah berupaya mengutang, tapi jumlahnya sampai sekarang belum juga mencukupi.

Khaidir dan Nuraini adalah TKI asal Aceh yang sudah 4 tahun di Malaysia, bekerja serabutan sehingga belum memilliki pendapatan tetap.

“Nuraini melahirkan pada 2 Februari 2018 lalu d rumah sakit itu. Lalu setelah empat hari melahirkan dokter yang menangani Nuraini mengizinkan pulang setelah menyelesaikan biaya persalinan dan perawatan terhadap ibu dan bayi tersebut saat itu Rp 4.300 atau sekitar 12.5 juta saat itu,” ujar anggota DPD RI asal Aceh Sudirman alias Haji Uma, Jumat (23/3/2018).
[ads-post]
Saat itu, kata Haji Uma, Khaidir hanya memiliki simpanan uang RM 2.000 atau sekitar Rp 6 juta, sehingga tak mencukupi ketika hendak membayarnya.

Lalu dokter yang menangani pasien itu menyebutkan, untuk sementara Nuraini dibawa pulang dulu ke rumah.

Sedangkan bayi tersebut harus ditinggal di rumah sakit itu sebagai jaminan.

“Dokter itu juga menyebutkan kalau anda sudah mendapatkan uang, anda balik ke sini. Usahakan secepatnya karena biaya rawat bayi semakin hari semakin bertambah,” ujar Haji Uma mengutip keterangan Khaidir.

10 hari kemudian Khaidir menghubungi pihak rumah sakit untuk menanyakan kondisi anaknya itu.

Pihak rumah sakit mengabari kalau biaya perawatan dari mulai persalinan dan ditambah biaya perawatan bayi sudah mencapai 12.000 (Rp 36 juta), sehingga Khaidir semakin bingung dan panik, karena belum mendapatkan uang.
“Kemarin ia datang lagi beserta Muhammad Ansari sekalian 2 orang warga Negara Malaysia ke rumah sakit itu. Ternyata biaya sudah membengkak lagi jadi 18.000 RM atau setara Rp 61 juta rupiah,” kata Haji Uma.


Sehingga sekarang kedua orang tua bayi tersebut hanya bisa pasrah saja.

Abu Saba Ketua Grub  Kesatuan Aneuk Naggroe Aceh/KANA) di Malaysia menyebutkan, kalau digalang dari TKI Aceh di Malaysia tak akan mencukupi, karena jumlahnya sudah terlalu besar.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Haji Uma menghbungi Kepala Dinas Sosial Aceh, Al Hudri untuk menanyakan solusi.

Namun, Al Hudri juga mengaku bingung, bagaimana caranya terhadap klausul pemanfaatan anggaran.

“Hingga detik ini saya masih menjalin komunikasi dengan siapapun untuk sama-sama mencari solusi terhadap persoalan TKI itu, termasuk dengan BP3 TKI Aceh,” kata Haji Uma.

Tak Mampu Bayar Biaya Persalinan Senilai 61 Juta, Bayi TKI Ini Ditahan di RS Malaysia

Powered by Blogger.
close