============

SUARABMI.COMAsosisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI-HK) menuntut perlindungan dan pelayanan terhadap korban Overcharging agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh KJRI HK pada hari Minggu kemarin (15/4/2018). Para korban yang bergabung dalam aksi itu mengaku bukannya mendapatkan bantuan seperti yang diharapkan, mereka malah menerima perlakuan tidak menyenangkan dari oknum yang sedang bertugas.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial IK yang melapor pada tanggal 8 April 2018, mengaku telah diintimidasi oleh oknum yang bertugas di ruang pengaduan. IK yang datang untuk membuat laporan kasus overcharging oleh petugas justru dinyatakan sebagai PMI Ilegal dan disarankan setelah menyelesaikan masa potongan gaji agar segera pulang ke Indonesia dan memulai proses baru jika ingin bekerja kembali di Hong Kong, karena nama agen yang mengurus kontrak kerjanya tidak terdaftar di KJRI.

“Saya bingung sekaligus sedih ketika dibilang ilegal. Saya tidak paham hukum, juga tidak tahu harus bagaimana, sampai kemudian bertemu teman-teman dari organisasi” ujar IK (15/4/2018)

Menurut ATKI-HK aksinya didasari oleh keluhan dari para korban pemotongan biaya penempatan berlebihan yang sebelumnya sudah berusaha melapor secara individu kepada KJRI.

“Kami sudah mengirimkan laporan kasus secara resmi melalui email kepada KJRI, para korban juga sudah kami dampingi untuk melakukan pengaduan secara langsung. Namun, tanggapan KJRI sangat lamban, hingga para korban yang menolak membayar potongan gaji kepada agen pada akhirnya malah diintimidasi oleh agen dan PPTKIS. Beberapa korban bahkan ada yang sampai diputus kontrak kerjanya oleh majikan,” ujar May dalam pembacaan siaran press.

Salah satu korban yang tidak ingin disebut namanya dan turut aksi massa bersama ATKI, mengaku merasa pesimis atas apa yang sudah dilakukannya.
[ads-post]
“Saya sudah melapor langsung ke KJRI, sekarang juga sudah ikutan demo bersama ATKI. Tapi jujur saja, sebagai korban saya sebenarnya ragu atas kelanjutan nasib saya. Apakah saya akan memenangkan kasus dan mendapatkan kembali uang saya yang diambil agen atau laporan saya hanya akan menguap begitu saja. Hilang dan terlupakan.”

Dalam siaran berita tertulisnya, ATKI-HK menyatakan bahwa semua PMI HK adalah PMI Legal yang datang ke Hong Kong melalui jalur resmi. Ada kontrak kerja dan visa. Jadi jika di kemudian hari diketahui bahwa ternyata ada PMI yang memakai jasa sub-PPTKIS dan sub-Agen, maka hal itu seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk menyelidiki dan menghukum pelaku, bukan justru menyalahkan PMI sebagai korban.

Menanggapi aksi itu, Sholahudin, Konsul Ketenagakerjaan KJRI-HK mengatakan KJRI HK akan terus berbenah dan memperbaiki pelayanannya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada kami, sehingga KJRI HK akan bisa terus berbenah dan memperbaiki pelayanan untuk kedepannya. Soal tuntutan teman-teman PMI yang sudah kami terima akan diteruskan ke pemerintahan pusat di Jakarta,” ujar Sholahudin kepada SUARA seusai menerima petisi dari perwakilan ATKI-HK | suara

Mengadu ke KJRI Hongkong, TKW Ini Malah Diintimidasi Oleh Oknum yang Berjaga di Ruang Pengaduan

loading...
Powered by Blogger.
close