============

SUARABMI.COM – Sistem pengurusan keberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri masih terbilang rumit. Sistem yang masih berjalan tersebut yang membuat para calo TKI masih leluasa bermain, menguras uang dalam berbagai tahapan.

Misalnya dalam pengurusan paspor,  biaya pemeriksaan kesehatan, berkas kependudukan,  tiket pesawat maupun visa. Menjadi lahan para calo untuk mereguk keuntungan dari para TKI.

Hal tersebut masih terjadi diberbagai daerah, dan tidak menutup kemungkinan juga di wilayah Kabupaten Malang yang merupakan kantong TKI terbesar kedua di Indonesia sampai saat ini.

Kondisi inilah yang membuat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang sejak awal telah melakukan berbagai kesepahaman dengan para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam berbagai pertemuan, baik formal maupun informal, seperti yang dilakukan selama ini oleh Disnaker.

"Melalui konsep silaturahmi,  kami kuatkan kesepahaman untuk melindungi para calon TKI ini. Hal ini agar semua berjalan sesuai prosedur. Intinya agar niat baik para TKI untuk merubah nasibnya tidak terkendala persoalan," kata Yoyok Wardoyo! Kepala Disnaker Kabupaten Malang,  Senin (21/5/2018).

Penguatan pemahaman dan keterampilan terhadap para calon TKI pun kerap dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang. Hal ini agar  tidak terjebak dalam lingkaran para calo yang memanfaatkan ketidaktahuan para TKI dalam persoalan administrasi keberangkatannya.
[ads-post]
Selain hal tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjadi solusi dalam memutus mata rantai calo.

Dalam UU tersebut secara jelas dinyatakan bahwa seluruh dokumen identitas diri,  paspor,  pelatihan keterampilan sampai sertifikat dan pemeriksaan kesehatan,  biayanya tidak dikenakan kepada para calon TKI. Begitu pula biaya keberangkatan TKI ke negara tujuan kerja.

Dari data kesepahaman antara Kementerian Tenaga Kerja dengan 24 kementerian dan lembaga terkait,  persoalan tersebut saat ini masih dalam proses negosiasi dengan negara-negara tujuan. Nantinya akan ada MoU bahwa biaya keberangkatan  ditanggung pihak atau perusahaan pemakai TKI.

Sayangnya, berbagai kesepahaman tersebut belum bisa dijadikan dasar hukum ditingkat daerah. UU 18/2017 masih belum memiliki petunjuk teknisnya melalui peraturan pemerintah (PP). Terutama mengenai persoalan pembiayaan yang tidak lagi ditanggung oleh calon TKI.

"Kami masih menunggu aturan turunannya tentang itu. Apakah biaya tersebut ditanggung daerah atau bagaimana. Jadi sampai saat ini,  kita lebih menguatkan kepada kesepahaman antara pemangku kepentingan di daerah saja," ujar Yoyok, panggilan Yoyok Wardoyo.

Hal tersebut pula yang menjadi catatan dari  Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dalam pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai perlindungan TKI Kabupaten Malang.

Rendra menegaskan perlu adanya kajian yang lebih dalam untuk memberikan kemudahan dan perlindungan total kepada para TKI. Salah satunya adalah mengenai pola pembiayaan yang nantinya ditanggung pemerintah. "Ini yang perlu kita tunggu dulu,  sampai terbit peraturan pelaksananya dari pusat. Sehingga kita bisa menghitung persoalan tersebut secara cermat, " ujar orang nomor satu di Kabupaten Malang ini.  (jatimtimes)

Cegah Calo TKI, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jadi Solusi, Sayangnya...

loading...
Powered by Blogger.
close