loading...

Kelompok pekerja dan buruh migran asing menggelar aksi demo menuntut agar pemerintah Taiwan membuat undang-undang untuk mensyaratkan pemisahan lokasi asrama untuk pekerja migran dari pabrik.

Dalam demo yang berlangsung pada hari Rabu (23/05) tersebut serikat pekerja migran asing ini menunjukkan fakta bahwa sejauh ini tercatat telah terjadi insiden kebakaran yang merenggut sebnayak delapan nyawa para pekerja migran asing yang meninggal dunia di asrama mereka karena kebakaran pabrik.

Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT) mengadakan konferensi pers di depan Kementerian Tenaga Kerja di Taipei pada hari Rabu (23/05) untuk melayangkan permintaan tersebut.

Hsu Wei-dong, seorang anggota dari Kelompok Pekerja Migran di Hsinchu, mengatakan bahwa selama kejadian tragis dimana delapan pekerja migran asing telah meninggal dalam kebakaran pabrik Sican dan kebakaran pabrik Chin Poon dalam enam bulan terakhir, semuanya disebabkan karena lokasi bangunan asrama pekerja migran yang terletak di dalam area pabrik.

Hsu mengatakan bahwa saat ini ada hampir 700.000 pekerja migran di Taiwan, dimana sebanyak 410.000 di antaranya adalah pekerja migran di sektor industri.

Kelompok buruh migran ini tidak hanya harus berurusan dengan jam kerja yang panjang dan gaji yang rendah, mereka juga harus berurusan dengan lingkungan kerja yang disebut industri “3D” yakni lingkungan yang “kotor, sulit, dan berbahaya.”

Bagi para buruh migran asing yang bekerja di sektor industri Taiwan yang memiliki asrama yang terletak di dalam lokasi pabrik, mereka menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa sepanjang hari, tambah Hsu.

Oleh karena itu, ia bersikeras bahwa hanya dengan memisahkan bangunan asrama pekerja migran dari lokasi pabrik, maka dampak bahaya yang mereka hadapi selama istirahat dan tidur dapat berkurang dan diturunkan secara signifikan.
[ads-post]
Selain itu, Hsu juga mengatakan bahwa ide ini juga dapat mengurangi dampak yang mengancam keselamatan jiwa dari petugas regu penyelamat saat bertugas mengamankan lokasi pabrik yang dilanda kebakaran maupun musibah lainnya.

Perwakilan Asosiasi Pekerja Migran Internasional Taiwan, Wu Jing-ru mengatakan bahwa “Buku Pedoman Perencanaan Layanan Kehidupan/Kesejahteraan Pekerja Migran Asing”, yang berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dan acuan bagi pihak pengusaha selaku pemberi kerja untuk menyediakan sanitasi, ruang hidup, dan kebutuhan hidup lainnya yang layak bagi para pekerja migran yang mereka pekerjakan di pabriknya. Akan tetapi buku pedoman ini juga berfungsi sebagai hukum pidana bagi majikan yang melanggar acuan yang telah ditetapkan tersebut.

Wu mengatakan bahwa Buku Perencanaan Layanan Kehidupan/Kesejahteraan Pekerja Migran Asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa asli para pekerja migran. Demikian juga untuk Undang-undang Standar Tenaga Kerja dan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja migran mengetahui hak-haknya yang harus dipenuhi oleh majikan.

Wu menambahkan bahwa selain itu pemerintah juga harus menegakkan seluruh aturan yang tercantum dalam Buku Pedoman Perencanaan Pelayanan Kehidupan/Kesejahteraan Pekerja Migran Asing. Pemerintah diminta untuk menghukum majikan yang terbukti melanggarnya dan membuat hasil investigasi ke publik mengenai hasil penyelidikan insiden tragis di pabrik Sican dan Chin Poon sesegera mungkin.

Badan Pengembangan Tenaga Kerja Lintas Batas dan Spesialis senior Manajemen Tenaga Kerja, Su Yu-kuo kepada wartawan mengatakan bahwa akan ada diskusi antar departemen terkait mengenai kelayakan pemisahan bangunan asrama dari lokasi pabrik pada bulan depan.

Su mengatakan bahwa pihak departemen tenaga kerja Taiwan telah memulai penerjemahan Buku Pedoman Perencanaan Pelayanan Kehidupan/Kesejahteraan Pekerja Migran Asing di Taiwan.

Su menambahkan bahwa terjemahan ini diperkirakan akan selesai pada akhir Juni mendatang dan versi terjemahannya juga akan dimasukkan secara online ke website departemen tenaga kerja Taiwan.

Sumber : CNANews, Focus Taiwan, Taiwannews & Indogo

Serikat Pekerja Migran Di Taiwan Tuntut Pemerintah Pisahkan Bangunan Asrama Dari Lokasi Pabrik Dengan Alasan Keselamatan

Powered by Blogger.
close