loading...
============

SUARABMI.COM - Ratusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran dari berbagai kebangsaan yang tergabung dalam Asian Migrants Coordinating Body (AMCB-IMA), mengadakan aksi massa untuk menuntut kenaikan gaji dan perbaikan kontrak kerja, Minggu (9/9/2018).

Dalam aksi tersebut, AMCB menyerahkan 15.0000 lebih tanda tangan petisi yang digalang sejak bulan Juni 2018 hingga Agustus 2018. Petisi itu ditujukan untuk mendorong dan mendesak para legislator yang sedang membahas undang-undang terbaru untuk para pekerja di Hong Kong agar lebih memperhatikan soal pengaturan jam kerja, kesehatan, keamanan dan keselamatan PRT Migran.

Aksi AMCB yang merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya, mengusung tiga tuntutan utama, yakni kenaikan upah minimum dari HK$ 4410 menjadi HK$ 5500 dan tunjangan makan sebesar HK$ 2500 per bulan, 11 jam istirahat tanpa gangguan dan makanan yang cukup untuk tiga kali makan dalam sehari, dan amendemen kontrak kerja meliputi pengaturan akomodasi yang layak dan manusiawi.

“Akibat jam kerja kami yang tidak teratur, istirahat kami sering terganggu. Sebagian dari kami dibangunkan tengah malam oleh majikan untuk mengurus urusan rumah tangga yang sebenarnya masih bisa dikerjakan esok hari. Padahal kami tidak mungkin tidur di siang hari, kalaupun ada waktu tidur, keadaan tetap tidak memungkinkan karena kami tidak memiliki tempat istirahat yang layak. Dikarenakan tempat istirahat yang layak itu seperti apa tidak tercantum jelas di kontrak kerja, maka banyak majikan yang memaksa kami tidur di sembarang tempat. Kondisi itu selain membuat kami rentan sakit, juga mengakibatkan kami rentan menjadi korban pelecehan seksual,” kata Sringatin, juru bicara AMCB dalam siaran press-nya, Minggu (9/9/2018).
[ads-post]
Dolores Balladares Pelaez, juru bicara AMCB lainnya, menyampaikan bahwa kondisi kerja PRT Migran di Hong Kong merupakan wujud perbudakan modern yang diakibatkan kebijakan sistem neoliberal.

“Kebijakan neoliberal yang mendorong upah turun dan kondisi kerja yang menyedihkan demi terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja murah. Dengan upah yang tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan keluarga, ditambah kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, maka pekerja tidak punya pilihan selain bermigrasi untuk bekerja agar berpenghasilan lebih tinggi. Dan masalahnya, tempat migrasi kerap tidak mengikuti peraturan standar internasional mengenai para pekerja. Contohnya ya pemerintah Hong Kong ini yang terus menolak untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 yang mengatur soal jam kerja,” ujar Dolores, Minggu (9/9/2018).

Lebih lanjut Dolores menyampaikan bahwa sudah waktunya PRT Migran menuntut atas pengakuan hak dan martabat bukan hanya sebagai seorang pekerja domestik tapi juga sebagai manusia.

“Hak-hak dan martabat kami telah dirampas dan diinjak-injak, sudah saatnya kami mendapatkan kembali apa yang menjadikan kami sebagai manusia yang setara dengan manusia lainnya. Karena sebagai pekerja perempuan, kami menanggung beban dua kali lipat dalam sistem kehidupan masyarakat seperti ini. Tetapi ketika kami berjuang melawan neoliberalisme, melawan imperialisme, kami yakin bahwa kami akan bisa melepaskan belenggu yang membebani kami,” ujar Dolores, Minggu (9/9/2018)

Aksi yang diikuti oleh lebih dari 800 PRT Migran dan didukung oleh puluhan warga lokal tersebut menurut Sringatin bukan aksi terakhir.

“Aksi hari ini bukan yang terakhir, kami akan terus melanjutkan aksi dan perjuangan kami serta melakukan edukasi kepada teman-teman pekerja migran lainnya agar mereka tahu harus bagaimana melindungi dan menyelamatkan diri mereka saat pemerintah Hong Kong tidak mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja migran,” kata Sringatin kepada SUARA, Minggu (9/9/2018).

Ratusan BMI Hongkong Demo Minta Kenaikan Gaji HK$ 5500 Per Bulan Sebelum Pengumuman Kenaikan Gaji

Powered by Blogger.
close