loading...

SUARABMI.COMSeorang mantan TKI Singapura bernama Karwito (40) warga Dusun Secang Desa Pojok Kecamatan Campurdarat menjadi inisiator program Luas Tambah Tanam (LTT) di pinggiran area milik Perhutani KPH Blitar. Lokasinya berada di Dusun Secang Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. 

Letak Dusun Secang yang tandus dan rawan longsor membuat Karwito bersama masyarakat lainnya bertekad membuka lahan miring dengan luas ratusan hektare. Lahan itu kini jadi rata dan layak dijadikan pemukiman sekaligus lahan pertanian dan perkebunan. 

"Lahan ini dulu sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, akhirnya saya bertekat dengan modal hasil saya bekerja di luar negeri, mencoba meratakan kemiringan tanah ini agar bisa dimanfaatkan," kata Karwito Sabtu (17/11) siang

Awalnya Karwito melakukan relokasi pada rumah yang rawan kena longsoran batu dari atas bukit untuk dikeruk dengan alat berat guna diratakan.

Karena dilihat punya dampak yang baik, warga lain yang mempunyai lahan dengan ikhlas meninggalkan rumahnya dan minta agar tanah yang ditempati dijadikan lahan produktif seperti yang dikerjakan Karwito.

"Di sini ada sekitar 50 rumah rawan longsor, semua direlokasi dengan inisiatif masyarakat. Mereka sendiri minta dijadikan lahan produktif layak mukim berbasis lingkungan," jelasnya.

Sudah tiga tahun berjalan pelaksanaan program dilakukan Karwito, tidak satu sen pun Karwito menarik uang dari masyarakat. 

Meski kebutuhan biaya besar, Karwito memanfaatkan limbah sisa tanah miring untuk di jadikan tanah uruk ke beberapa proyek infrastruktur yang membutuhkan.

"Limbah sisa tanah itu kita jual pada proyek yang butuh batu dan tanah uruk, hasilnya kita belikan bahan bakar untuk operasional mesin alat berat ini. Alhamdulillah bisa berputar sehingga program LTT ini meski tidak di8biayai negara bisa berjalan sesuai rencana, bahkan uang yang kita terima juga kita kembalikan ke desa untuk pembangunan jalan rintisan, rabat hingga pengadaan tiang listrik ke daerah terpencil ini," jelasnya
[ads-post]
Apa yang dilakukan bukan tanpa kendala, untuk membuat hasil LTT layak huni dan aman dari bahaya longsoran batu Karwito mau tidak mau harus berusaha merekayasa bentuk bukit di atas lahan yang sudah siap di manfaatkan warga itu.

Caranya, dengan pengerukan di bagian atas bukit untuk menyiapkan longsornya tanah atau batu kearah yang tidak ada pemukiman. 

"Terus terang jika bukit di atas tidak dipangkas dan dibuat layaknya lahan terasiring seperti di lahan bukit lainnya, material batu besar dan tanah akan kembali longsor ke bawah. Untuk itu kita keruk ke arah yang tidak ada penduduknya. Namun kendalanya lahan itu bukan tanah pemajakan tapi lahan milik Perhutani," tandasnya.

Atas status lahan itu, usaha Karwito di ujung tanduk, usaha untuk merekayasa lahan Perhutani agar menjadi aman bagi lahan di bawahnya tidak mendapatkan lampu hijau. 

Perhutani meminta agar pemangkasan kecuraman bukit di hentikan karena dianggap akan merubah bentuk peta asli nya dan dianggap sebagai upaya penambangan. 

"Justru diberi patok dan larangan untuk meneruskan usaha masyarakat ini, padahal jika tidak dihentikan Perhutani akan diuntungkan karena lahan yang dimiliki akan ikut produktif dan mendukung program Perhutanan Rakyat," kata Karwito.

Bagi Karwito, pengaturan lahan dengan perusakan hutan sangat beda. 

Apa yang dilakukan merupakan  upaya penataan tanpa mengurangi luas lahan dan memindah batas antara lahan milik warga dengan Perhutani.

"Saya berharap pihak Perhutani bisa mengerti, apa yang di inginkan warga bukan hal yang harus di curigai. Itu semata agar warga dapat memanfaatkan tanah yang dulu tandus menjadi produktif saja," tambahnya.

Dirinya bisa mengerti agar mengajukan ijin, namun hal itu sulit dilakukan karena dirinya bukan melakukan penambangan ilegal, melainkan cetak lahan tandus di jadikan produktif. 

"Program ini inisiatif warga, tidak ada CV atau PT dan nama usaha tambang. Tidak juga dalam kapasitas melakukan galian yang berorientasi pembiayaan negara, jadi ini murni cetak lahan agar dapat bermanfaat bagi warga," tegasnya.

Prawito berharap agar pihak desa, pemerintah Kabupaten dan Perhutani dapat melihat dan meninjau secara langsung ke lokasi agar memahami pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

Dari pantauan ada beberapa batas dan papan larangan "menyentuh" lahan Perhutani telah di pasang.  Bahkan jika melanggar ada sanksi yang disiapkan hingga sebesar Rp 1,5 Miliar.

*Artikel ini terbit di jatimtimesdotcom

Keringat Mantan TKI Asal Tulungagung Sulap Lahan Tandus jadi Produktif Terancam Sia-Sia, Ini Masalahnya..

Powered by Blogger.
close