loading...

SUARABMI.COMBeberapa lusin pekerja migran di Taiwan menggelar unjuk rasa hari Minggu ini (16/12) menuntut Departemen Tenaga Kerja (MOL) menekan agensi yang secara ilegal membebankan biaya perekrutan pekerja untuk mendapatkan kontrak baru. 

"Saya sebenarnya takut untuk menceritakan kisah saya, tetapi saya harus melakukannya. Karena saya berharap pemerintah Taiwan dapat menyelesaikan masalah ini secara jujur," seorang pria dari Indonesia yang bernama Andy pada unjuk rasa di luar kantor MOL. 

Menurut Andy, sebelum kontrak tiga tahun pertamanya berakhir, ia diberitahu oleh pialangnya bahwa ia harus membayar NT $ 75.000 (US $ 2.430) untuk mendapatkan pekerjaan baru atau risiko dipulangkan ke Indonesia - yang berarti bahwa ia harus membayar pembayaran biaya penempatan lain untuk kembali bekerja.

Andy mengatakan dia tidak punya pilihan selain meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar agensi sebesar NT $ 75.000, tetapi ternyata kontrak yang dia dapatkan itu curang. 

"Saya merasa itu keterlaluan. Pialang itu telah merampok saya. Saya menghabiskan NT $ 75.000 tetapi mendapat pekerjaan ilegal," kata Andy. "Saya mengajukan keluhan kepada otoritas tenaga kerja setempat, tetapi tidak diterima. Para pejabat mengatakan bahwa saya tidak cukup bukti," kata Andy. 

Adalah hal yang lumrah bagi agensi di Taiwan untuk membebankan biaya, yang dikenal oleh pekerja migran sebagai "biaya pembelian pekerjaan" sebagai perantara mereka menyebutnya, terutama setelah amandemen 2016 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, kata Chen Hsiu-lien (陳秀蓮), seorang anggota Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan, yang mengorganisir protes. 
[ads-post]
Perubahan aturan TKI tak harus pulang untuk perpanjang kontrak sebenarnya sangat menguntungkan mereka dimana mereka tak harus memulai kontrak baru, bisa menekan biaya proses ulang dari Indonesia.

Namun karena kurangnya mekanisme pencocokan pekerjaan yang dioperasikan oleh pemerintah, pekerja migran hanya dapat beralih ke agensi ketika mereka perlu mendapatkan kontrak baru karena sebagian besar saluran pencarian pekerjaan dikuasai oleh agensi, kata Chen. 

Selain itu, biaya penempatan yang berlebihan dibebankan kepada pekerja migran yang datang ke Taiwan tetap merupakan masalah serius, meskipun fakta bahwa Undang-undang Layanan Ketenagakerjaan memungkinkan agensi hanya mengenakan biaya bulanan dan bukan biaya penempatan. 

Para pengunjuk rasa menegaskan kembali atas permintaan mereka dimana pemerintah seharusnya menerapkan sistem perekrutan langsung antar negara untuk menggantikan sistem agensi swasta. 

taiwanews 

BMI Taiwan Protes Akan Tingginya Biaya Menjadi TKI dan Perpanjangan Kontrak yang Ditetapkan Agensi

Powered by Blogger.
close