loading...

SUARABMI.COMSeperti kita ketahui bahwa per 1 Agustus 2017, BPJS resmi mengambil alih pelayanan asuransi pekerja migran Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan TKI.

Sebagai seorang warga negara pada dasarnya kita merasa senang karena sistem itu diambil alih dari swasta ke BUMN.

Namun dalam fase pergantian ini, apakah semakin memperbaiki fungsi dari asuransi sebelumnya dalam masalah peng-cover-an atau malah sebaliknya?

Pada pelaksanaannya pemerintah seakan sengaja mempersempit ruang lingkup hal-hal pokok yang seharusnya menjadi fokus penanganan masalah asuransi.

Beberapa masalah penting yang dulu tercover asuransi dan kini justru dihilangkan dan tidak tercantum di BPJS Ketenagakerjaan TKI yaitu:

1. Jaminan karena gagal berangkat ke negara tujuan.
Dalam kasus yang sering terjadi di saat proses pengurusan semua perizinan yang dilakukan oleh PPTKIS, terkadang banyak CTKI yang mengalami gagal berangkat dengan berbagai masalah. Jika dalam konsorsium asuransi lama masih ada cover untuk masalah ini tetapi dalam BPJS Ketenagakerjaan ditiadakan.
[ads-post]
2. Jaminan karena tindak kekerasan fisik dan pelecehan seeksual.
Ini blunder yang sangat fatal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan masalah yang sering terjadi dan dialami oleh rekan-rekan sektor informal di negara penempatan. Jika di konsorsium asuransi lama korban masih bisa melakukan klaim asuransi untuk situasi seperti ini dengan nilai tanggungan mencapai Rp 50 juta, namun di dalam BPJS tidak ada sama sekali untuk tindak kekerasan fisik atau pelecehan seksual.

3. Jaminan karena sakit di negara penempatan.
Di dalam BPJS jelas tercantum bahwa sakit akibat kecelakaan kerja maka biaya pengobatan di tanggung oleh pemerintah sampai sembuh (perawatan di dalam negri). Lalu bagaimana dengan sektor informal yang sangat minim kecelakaan kerja namun sangat riskan dengan sakit? Dalam asuransi lama masih bisa melakukan klaim untuk perawatan di luar negri dengan nilai maksimal pertanggungan Rp 50 juta dan Rp 25 juta di dalam negeri.

4. Jaminan dalam upaya menghadapi masalah hukum di negara penempatan.
Ini yang sangat kita sayangkan dari take over BPJS, karena menghilangkan klaim untuk melakukan bantuan hukum ketika PMI menghadapi masalah hukum di negara penempatan. Di asuransi lama memberikan biaya maksimal Rp 100 juta untuk membayar advokat guna melakukan pembelaan PMI tapi di BPJS justru ditiadakan.

5. Jaminan bagi PMI dipindah kerjakan tanpa kehendak sendiri.
Anda mungkin tidak terlalu familiar dengan ini, namun pada nyatanya jika PMI dipindah kerjakan tanpa kehendak dari PMI tersebut maka dari pihak asuransi sebenarnya bisa memberi klaim sebesar 24 bulan gaji, namun apalah daya pihak BPJS kembali meniadakan ini.

6. Jaminan purna TKI
Bahkan yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam asuransi lama adalah adanya peng-cover-an selama TKI berada di perjalanan pulang ke tempat asal setelah menyelesaikan kontrak kerja di negara penempatan, namun di BPJS hal ini justru dihapus.

Itu hanya segelintir perbedaan asuransi konsorsium lama dengan BPJS ketenagakerjaan. Pada dasarnya kita semua menerima program ini selama itu lebih baik dari yang dulu.

TKI Pengen Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Ketahui 6 Hal Ini Sebelum Kamu Menyesal

Powered by Blogger.
close