loading...

SUARABMI.COM - Enam universitas di Taiwan diduga mengirim ratusan mahasiswa Indonesia ke pabrik manufaktur untuk menjalani kerja paksa. Enam universitas ini telah menandatangani perjanjian pelajar dari New Southbound Policy (NSP) untuk mengisi posisi buruh manual di pabrik. Hal ini diungkapkan oleh Liberty Times.

Jubir Kemlu, Arrmanatha C. Nasir mengungkapkan pihak Kemlu telah mendapat laporan dari KDEI (Kantor Dagang Ekonomi Indonesia) di Taipei terkait adanya pengaduan berbagai permasalahan yang dihadapi sejumlah mahasiswa Indonesia peserta skema kuliah-magang di Taiwan.

"Menindaklanjuti laporan ini, KDEI Taipei telah meminta keterangan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat guna mendalami implementasi skema kuliah-magang yang yang berlangsung mulai 2017 tersebut. KDEI Taipei juga telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah, sesuai aturan setempat, yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang," kata Arrmanatha di Jakarta, Rabu (2/1).

Atas masalah tersebut, Arrmanatha menegaskan Indonesia akan menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik.

"Saat ini terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan, dengan sekitar 1.000 mahasiswa yang ikut dalam skema kuliah-magang di 8 universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018," tutur dia.

Seperti diketahui, Anggota legislator Taiwan, Ko Chihen melaporkan kabar mengejutkan mengenai kondisi mahasiswa Indonesia yang belajar di negara pecahan China tersebut. Ko Chihen menceritakan, ada enam universitas di Taiwan mengirim ratusan mahasiswa Indonesia ke pabrik manufaktur untuk menjalani kerja paksa.

Dikutip dari Taiwan News, Rabu (2/1), enam universitas ini telah menandatangani perjanjian pelajar dari New Southbound Policy (NSP) untuk mengisi posisi buruh manual di pabrik. Hal ini diungkapkan oleh Liberty Times.

Legislator Kuomintang ini mengatakan, para pelajar diizinkan masuk ke kelas selama 2 hari per minggu dan mendapatkan 1 hari untuk beristirahat. Ketika berada di pabrik, mereka harus mengepak 30.000 lensa kontak selama 10 jam per shift. Mayoritas mahasiswa beragama Islam. Yang mengejutkan, makanan di sana mengandung daging babi.
[ads-post]
Ko menyebut ada 300 pelajar Indonesia di bawah usia 20 tahun yang dikirim oleh Hsing Wu University ke Distrik Linkou, New Taipei City, melalui seorang broker. Para pelajar ini menghadiri kelas internasional khusus. Mereka pergi melalui Departemen Manajemen Informasi pada pertengahan Oktober tahun lalu, dikutip dari China Times.

Kementerian Pendidikan melarang mahasiswa tingkat pertama untuk magang. Untuk mengakali, universitas merancang program agar pelajar bisa bekerja di pabrik. Kelas hanya diadakan setiap Kamis dan Jumat. Selama MingguRabu, para pelajar ini diberangkatkan dengan bus wisata ke sebuah pabrik di Hsinchu. Ratusan pelajar ini bekerja secara shift dari pukul 07.30 hingga 19.30. Hanya ada satu sesi istirahat selama 2 jam. Mereka harus berdiri selama 10 jam untuk mengemas 30.000 lensa kontak.

Setelah mengajukan kelas khusus kepada Kementerian Pendidikan, universitas akan mendapatkan subsidi. Dana ini digunakan untuk membayar broker untuk merekrut siswa. Para pialang ini meyakinkan para siswa dari Negara NSP untuk belajar di Taiwan.

Kemudian, universitas mengatur program magang untuk para siswa. Broker tersebut akan mengantongi fee dari perusahaan. Mereka akan mendapatkan uang 200 dolar (Rp94.024) Taiwan untuk 1 siswa dan 200 ribu Taiwan (Rp94,02 juta) untuk 1.000 siswa. Pembayaran ini berkedok biaya kehadiran.

Ketika pelajar protes kepada universitas, mereka hanya diminta bersabar. Pihak universitas juga menyebut perusahaan akan membantu sekolahnya kalau para pelajar membantu mereka.

Alasan pihak universitas, perusahaan tidak akan bekerja sama jika pelajarnya tidak kooperatif. Bahkan, manajer pabrik menyebut bahwa status mereka sama seperti pekerja migran.

Kementerian Pendidikan Taiwan Kelabakan

Kabar ini membuat Kementerian Pendidikan Taiwan kelabakan. Kementerian mengundang para pimpinan universitas dan memperingatkan mereka untuk tidak melanggar hukum. Kementerian Pendidikan Taiwan akan menyelidiki kasus ini.

Direktur Departemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Kementerian Pendidikan, Yang Yuhui, mengatakan program magang dari NSP dilarang ketika mahasiswa berada di tingkat pertama. Setelah tahun pertama, para pelajar tak boleh bekerja lebih dari 20 jam per minggu. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.

Sekadar informasi, pengungkapan ini tersiar sebulan setelah 40 siswa Sri Lanka di Universitas Kang Niung dipaksa bekerja di rumah jagal di Taipei dan Tainan.

Buntut Kasus Kerja Paksa, Kemlu Hentikan Perekrutan Mahasiswa ke Taiwan

Powered by Blogger.
close