loading...

SUARABMI.COM - Hasil penelitian terbaru mengatakan Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran di Singapura dicurigai menjadi korban kerja paksa, meskipun mereka berdokumen serta mempunyai asuransi kesehatan dan hari libur setiap pekannya.

Dilaporkan South China Morning Post, Rabu (16/1/2019), penelitian ini dilakukan oleh Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME), sebuah organisasi non pemerintah yang bekerja untuk isu pekerja migran.

Stephanie Chok, Manajer Riset dan Advokasi HOME mengatakan dalam penelitiannya praktek kerja paksa dapat terjadi dalam rumah tangga meskipun para majikan merasa telah mematuhi hukum yang berlaku. Sebai contoh adalah persoalan pembatasan waktu penggunaan telpon saat PRT nya menelpon atau pemasangan kamera pemantau dirumah.

“pemaksaan dilakukan secara halus dan tidak dapat dilihat secara langsung,” ujarnya.

Dalam laporan itu juga disampaikan contoh kasus seorang PRT migran bernama Hayma. PRT migran ini meminta bantuan ke HOME tahun lalu, karena jam kerja yang panjang dan kondisi tinggal yang buruk. Hayma tidak diberikan hari libur dan telpon genggamn paspor dan dokumen izin kerja nya ditahan oleh majikan.
[ads-post]
Hayma juga menyampaikan tempat tidurnya diambil setalah beberapa bulan bekerja dan dipakasa bekerja di rumah makan milik keluarga majikan. Hayma telah melapor ke polisi, namun mersa tidak menadaptkan bantuan karena dia dinilai bukan korban kekerasan fisik. Setelah kejadian itu, majikannya menjemput Hayma dari kantor polisi dan segera mengambil dompet, uang dan mengunci PRT nya di dalam rumah.

Di Singapura, urusan ijin kerja disponsori oleh majikan yang diwajibkan untuk membayar S$5000 dalam bentuk security bond. Dalam hubungan kerja yang seperti ini PRT migran dinilai dapat diPHK kapan saja oleh majikan atau ijin kerja PRT migran dapat diperpanjang tanpa sepengathuan PRT, demikian tulis laporan tersebut.

Dinegeri tetangga itu, PRT tidak diatur dalam Aturan Ketenagakerjaan pada umumnya, melainkan diatur dalam Aturan Tenaga Kerja Asing.

Laporan HOME dibantah oleh Kementrian Ketenagakerjaan Singapura.

“ [laporan HOME-red] tidak menggambarkan secara akurat ketenagakerjaan dan kondisi kerja pekerja rumah tangga migran di Singapura.”

Kementrian mengatakan bahwa soal PRT migran sudah diatur secara keseluruhan dana Aturan Tenaga Kerja Asing. Disampikan juga menruut survey yang dilakukan pada 2015, dari 1000 pekerja migran, 97 persennya mengatakan mereka puas bekerja di Singapura.

Laporan HOME tidak hanya menyampai hasil temuan, laporan yang dilakukan pada April 2017-Maret 2018 ini memberikan 11 rekomendasi kepada pemerintah Singapura, diantaranya adalah memasukan PRT migran adlam Aturan Ketenagakerjaan pada umumnya; memperbolehkan PRT migran berganti majikan secara bebas; menghapuskan S$5000 security bond; dan menghapuskan biaya agen.

suara

Hindari Pilih Kerja di Negara ini, Karena TKWnya Rentan Jalani Kerja Paksa

Powered by Blogger.
close