loading...

SUARABMI.COM - Perwakilan organisasi-organisasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran yang tergabung dalam Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) menghadiri dialog tahunan terkait pembahasan kenaikan upah dan tunjangan makan bagi PRT Migran di Hong Kong dengan pejabat Departemen Ketenagakerjaaan Hong Kong atau Labour Department, Rabu (24/7/2019).

Selain perwakilan pekerja migran dari negara lain, hadir dalam dialog tersebut 3 orang perwakilan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Ketua Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI-HK) Maysaroh, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (IMWU-HK) Sringatin dan Koordinator Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR) Eni Lestari.

Menurut Eni Lestari dalam dialog tersebut para perwakilan PRT Migran mengangkat empat tuntutan mendesak kepada pemerintah Hong Kong.

“Tuntutan mendesak kami, pertama: kenaikan upah bulanan menjadi HK$5.894 dan penetapan standar penghitungan upah yang adil dan transparan. Kedua naikkan dan berikan tunjangan makanan menjadi HK$2600,” kata Eni, Rabu (24/7/2019). 
[ads-post]
Sedangkan yang ketiga memberikan stay out sebagai ‘pilihan’ kepada majikan dan pekerjanya dan keempat tetapkan toilet, lemari dan lantai sebagai ruang yang dilarang dijadikan akomodasi bagi PRT Migran.

Menanggapi tuntutan yang disampaikan, para pejabat Departemen Ketenagakerjaaan menanggapinya secara standar yaitu akan mencatat dan menyampaikan kepada pemerintah tapi tidak menjanjikan tuntutan akan dipenuhi.

“Kami sangat kecewa kepada Labour Department yang menolak untuk adil dan transparan dengan menyediakan rumus penghitungan upah PRT Migran supaya kami tahu dasar-dasar perubahan upah, mencantumkan tempat-tempat akomodasi tidak layak (toilet, lemari, lantai, atap, dsb) sebagai larangan di kontrak kerja dan memberlakukan stay out sebagai pilihan bagi majikan dan pekerja yang memang tidak memiliki tempat yang memadai untuk akomodasi,” kata Eni, Rabu (2407/2019).

Lebih lanjut Eni juga menyatakan kecewa karena LD tidak mau membahas masalah jam kerja/istirahat sehingga PRT Migran menderita jam kerja panjang dan mesti stand by 24 jam di rumah majikannya. Sama halnya dengan Eni, Sringatin juga menyatakan kekecewaannya atas jalannya dialog tahunan tersebut.

“Kecewa karena ternyata masih seperti tahun sebelumnya, Labour Department tidak memberikan sesuatu yang beda dan tidak memberikan kepastian atas tuntutan yang kami sampaikan,” kata Sringatin, Rabu (24/7/2019).

Untuk menunjukkan kekecewaan pada Departemen Ketenagakerjaaan, para perwakilan PRT Migran menggelar aksi di depan gedung di mana dialog diadakan. 

Bahas Kenaikan Gaji Dengan Pemerintah, BMI Hongkong Minta Kenaikan Menjadi HK$ 5.894 dan Uang Makan HK$ 2600, Jika tak Dikabulkan Maka Akan Lakukan Aksi Demo

Powered by Blogger.
close