loading...

SUARABMI.COM - Masyarakat Indonesia sedang menanti keluarnya aturan blokir ponsel ilegal atau black market (BM) lewat nomor IMEI (International Mobile Equipment Identification) yang sedang direncanakan pemerintah. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), aturan ini akan diterbitkan pada Agustus mendatang.

Salah satu hal yang jadi kekhawatiran masyarakat adalah apakah nantinya masyarakat masih diperbolehkan membeli smartphone di luar negeri, yang tidak dijual resmi di Indonesia?

Jika melihat rencana yang akan diatur dalam regulasi ponsel BM tersebut, perangkat yang dibeli di luar negeri secara otomatis nomor IMEI-nya belum masuk daftar database yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

Dengan begitu, perangkat itu bisa diblokir dan pengguna tidak bisa menerima sinyal operator manapun di Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan untuk telepon, SMS, dan buka internet.

Tapi, ada pencerahan dari Kemenperin seputar hal ini. Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto, menjelaskan dalam aturan IMEI nanti, masyarakat Indonesia masih diizinkan membeli perangkat seluler apapun, baik smartphone maupun tablet di luar negeri. 
[ads-post]
Ia menegaskan aturan ini hanya diperbolehkan untuk perorangan dan dalam jumlah yang tidak masif. Misalnya, perangkat yang dititipkan untuk dibeli di luar negeri, masih bisa masuk dan didaftarkan di Indonesia.

Nantinya akan ada aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mendaftarkan nomor IMEI perangkat yang dibeli di luar negeri. Namun, Janu tidak menjelaskan bagaimana mekanisme lebih lanjut untuk mendaftarkan perangkat dengan aplikasi khusus.

"Hand carry (perangkat dibawa tangan) ya bisa kira kira begitu, sedang di bahas detail ini mekanismenya," kata Janu.

Dari aplikasi tersebut, Kemenperin menjelaskan pengguna juga nantinya bisa melakukan penarikan pajak yang akan dibayarkan untuk setiap perangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan bea cukai.

Tidak hanya membuat aplikasi, Kemenperin juga akan meminta GSMA (Global System for Mobile Communications Association), asosiasi yang mengeluarkan nomor IMEI untuk seluruh perangkat seluler di dunia, agar membuka kantor di Indonesia.

"Masalahnya IMEI dari luar Negeri belum tentu cocok dengan yang ada di database GSMA. Rencana saya akan minta GSMA buka kantor di Indonesia, agar lebih mudah komunikasinya, kan ada tenaga kerja juga di sini nantinya," tambahnya.

Lebih lanjut, Janu menjelaskan dengan adanya kantor GSMA di Indonesia akan memudahkan proses registrasi nomor IMEI dan dapat memaksimalkan aturan ponsel BM. Kemudian, hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagi ilmu dengan industri elektronik di Tanah Air.

Demi Pajak, Begini Nasib Akhir Ponsel yang Dibeli Diluar Negeri Sebelum 17 Agustus 2019 Nanti, Jika Terblokir Tak Bisa Buat Telpon, SMS dan Internet

Diberdayakan oleh Blogger.
close