loading...

SUARABMI.COM - Menanggapi pengumuman kenaikan gaji bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran sebesar HK$110, Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyebut pemerintah Hong Kong telah merendahkan dan memerosotkan nilai kerja PRT Migran, Jumat (27/9/2019).

“Kenaikan ini masih jauh dari tuntutan gaji layak sebesar HK$ 5894 dan tunjangan makanan sebesar HK$ 2500 yang diperjuangkan oleh aliansi Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) dan Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI),” dikutip dari pernyataan resmi JBMI.

Menurut JBMI kenaikan gaji minimum sebesar HK$110 atau 2.4% tersebut tidak bisa menutupi inflasi di Hong Kong yang sudah mencapai 3.6% dan harga makanan yang sudah naik 6.3% per Agustus 2019. 

Menurut catatan JBMI, ekonomi dan masyarakat Hong Kong berkembang pesat sejak pemerintah mempekerjakan PRT migran pada tahun 1970. Dengan adanya PRT migran, para majikan jadi bebas bekerja dan menaikkan karir tanpa harus mengkhawatirkan anak dan orang tua mereka di rumah. Dengan gaji HK$4620 yang merupakan gaji terendah di Hong Kong, PRT migran diharuskan mengerjakan semua tugas-tugas rumah (menjaga anak, bayi, orang tua, orang cacat; menjadi pengajar bagi anak-anak; memasak; membersihkan rumah; mencuci baju dan setrika; bahkan mengecet dan membetulkan bagian rumah yang rusak; mencuci mobil; menjaga hewan peliharaan; menyupir; berkebun; menjadi penjaga rumah dan mesih banyak lagi) dan kadang juga dipekerjakan di luar rumah meskipun itu termasuk melanggar hukum.
[ads-post]
Selain itu, 50% dari gaji PRT migran dibelanjakan di Hong Kong untuk keperluan yang tidak ditanggung majikan seperti baju, makanan, komunikasi, berobat dan keperluan pribadi lainnya.

“Pemerintah Hong Kong harusnya malu atas perlakuannya terhadap 380.000 PRT migran. Di satu sisi, mereka selalu memuji kontribusi luar biasa dari PRT migran, akan tetapi di sisi lain merendahkan dan memperlakukan buruk PRT migran layaknya budak dengan mengupah sangat rendah, tidak membuat peraturan makanan dan tempat tidur yang layak, tidak menjamin jam istirahat yang memadai, memaksa untuk live-in (serumah dengan majikan) meskipun tempat tidak memadai dan membiarkan diskriminasi terus terjadi,” kata JBMI. 

Lebih lanjut JBMI mengatakan kenaikan gaji tersebut sebenarnya menunjukkan sikap yang sesungguhnya pemerintah Hong Kong terhadap PRT migran, bahwa PRT migran sebenarnya hanyalah tumbal dan budak bagi pembangunan Hong Kong. 

“Perlu diingat bahwa gaji dinaikkan bukan karena kebaikan pemerintah Hong Kong, namun berkat perjuangan PRT migran itu sendiri yang tak pernah lelah dari tahun ke tahun turun ke jalan untuk menuntut perbaikan kondisi kerja. Jika kita tidak konsisten berjuang maka kecil kemungkinan gaji akan naik. Apalagi, akhir-akhir ini, asosiasi majikan (jahat) dan beberapa pihak lainnya aktif menyuarakan kepada pemerintah Hong Kong supaya gaji PRT diturunkan atau hak-hak lainnya untuk dipangkas.”

Lebih lanjut selain menyampaikan rasa salut kepada seluruh PRT migran dan para pendukungnya yang terus memperjuangkan penegakkan martabat PRT migran sebagai pekerja, perempuan dan manusia, AMCB dan JBMI juga berjanji untuk tidak akan berhenti dan akan terus mendidik dan menggerakkan pekerja migran di Hong Kong untuk menuntut hak-haknya sendiri.

“Kami akan terus menekan pemerintah Hong Kong dan pemerintah pengirim (Indonesia, Filipina, Thailand dan negara-negara lain). Kami akan mengangkat tuntutan-tuntutan PRT migran di tingkat regional dan internasional. Karena kami buruh dan kami bukan budak!” 

migranpost

Kenaikan Tak Seberapa, JBMI: “Pemerintah Hong Kong Merendahkan dan Memerosotkan Nilai Kerja PRT Migran"

Diberdayakan oleh Blogger.
close