loading...

SUARABMI.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan program padat karya untuk memberdayakan ribuan pekerja migran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipulangkan dari Malaysia di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Dinas Kerja Sumut, Harianto Butar-Butar, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu juga akan dimasukkan dalam program pemerintah pusat, sebagai peserta penerima kartu prakerja di daerah tersebut.

"Berdasarkan catatan yang terima, ada sebanyak 5.000 orang TKI yang dipulangkan dari Malaysia. Mereka kehilangan pekerja akibat pandemi Covid-19," ujar Harianto Butarbutar, Minggu (10/5/2020).

Harianto mengatakan, jumlah pekerja migran dipulangkan dari Malaysia itu belum termasuk TKI ilegal yang balik ke Sumut menggunakan kapal nelayan. Jumlah TKI illegal yang masuk daerah ini mencapai 2.000 orang.

"Pemprov Sumut bersama Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberdayakan TKO untuk dimasukkan dalam program padat karya yang masih berjalan," jelasnya.

Menurutnya, pekerja migran akan diprioritaskan untuk bekerja di sejumlah proyek insfrastruktur di bawah Kementerian PUPR. Proyek itu masih dikerjakan meski wabah corona masih terjadi.
[ads-post]
"Tidak hanya pekerja migran, program padat karya dan kartu prakerja juga diprioritaskan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19," sebutnya.

Seperti diketahui, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Sumut) mencatat, sebanyak 14.000 karyawan di daerah itu yang terpaksa dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

"Mereka yang dirumahkan itu merupakan pekerja perhotelan, pariwisata dan biro perjalanan," ujar Kepala Disnaker Sumut, Harianto Butarbutar.

Harianto mengungkapkan, perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, perhotelan maupun perjalanan, paling terdampak di tengah penyebaran Covid-19. Kondisi ini membuat karyawan dirumahkan.

"Oleh karena itu, pemerintah meminta perusahaan yang terkena dampak Covid-19 itu supaya berdialog dengan pekerja mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR)," katanya.

Menurutnya, dialog antara perusahaan dengan pekerja yang dirumahkan itu supaya menemui kata kesepakatan atas kewajiban yang diberikan perusahaan menyangkut pembayaran THR.

"Bagi perusahaan-perusahaan yang masih eksis dan tidak terdampak Covid-19 ini, terutama industri-industri yang masih tetap berjalan dengan baik, kami imbau THR bisa disalurkan sesuai dengan aturan dan ketentuan," sebutnya.  

sumber: beritasatu

Ribuan TKI Pulang, Mereka Langsung Disiapkan Pekerjaan Agar Tetap Bisa Hidup Sejahtera dan Juga Dimasukkan Dalam Program Kartu Pra Kerja

Diberdayakan oleh Blogger.
close