Ketua Umum Asosiasi PJTKI Siap Bantu Berantas Calo TKI, Calo yang Tersinggung Adalah Calo yang Memeras TKI Menurutnya
SUARABMI - Kepala BP2MI Benny Rhamdani gencar melawan para calo berkedok sponsor dan pemberantasan lembaga keuangan dan sindikat perdagangan orang. Hal ini mestinya didukung oleh para pemangku kepentingan, termasuk dalam hal dimaksud adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).
Para pemeras penghisap darah PMI harus diberantas oleh pemerintah dan pemerintah tidak boleh kalah terhadap calo dan rentenir yang selama ini memeras dan merugikan PMI.
"Saat ini terlihat adanya pihak-pihak yang keberatan dan mencoba melawan Kepala BP2MI dengan sengaja memunculkan isu 'sponsor atau calo bajingan' dengan menyebarkan rekaman video yang tidak utuh dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Benny," kata Ayub Basalamah, Ketua Umum DPP APJATI, Sabtu (4/7/2020).
[post_ads]
Diduga ada pihak yang menunggangi dan memperkeruh suasana dengan harapan Kepala BP2MI akan berhenti memerangi mereka dan membatalkan penerbitan Peraturan Kepala Badan tentang pembebasan biaya penempatan terhadap PMI yang rencananya akan dirilis pada 17 Agustus 2020.
"UU 18/2017 sama sekali tidak mengatur keberadaan Sponsor, apalagi Calo, lalu tiba-tiba ada yang tersinggung atas pernyataan Pak Benny, siapa mereka yang terusik itu? Bisa jadi, mereka yang selama ini melakukan penempatan non prosedural atau bisa jadi mereka adalah orang-orang merasa terancam kehilangan lahan untuk memeras PMI dengan akan adanya kebijakan BP2MI yang melarang pungutan biaya penempatan PMI dari CPMI/PMI sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU 18/2017," ungkap Ayub.
[post_ads_2]
Menurut saya, sudah pantas kalau Pak Benny Rhamdani menyebut Calo-Calo itu sebagai bajingan, dan saya selaku Ketua Umum APJATI telah sepakat bersama seluruh anggota dan DPD APJATI seluruh Indonesia untuk mendukung dan berdiri bersama Kepala BP2MI dalam melawan dan memerangi para Calo.
Bahkan APJATI akan membentuk Tim untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi para Calo dimaksud dengan berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan pihak-pihak terkait lainnya
detiknews