88.973 Calon TKI Masih Belum Bisa Berangkat Padahal Indonesia Sudah Buka, Ternyata Negara Penempatan Masih Belum Menerima, Ini Alasannya

88.973 Calon TKI Tak Bisa Berangkat Padahal Indonesia Sudah Buka, Ternyata Negara Penempatan Masih Belum Menerima, Ini Alasannya

SUARABMI - Sebanyak 88.973 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga saat ini belum bisa berangkat ke negara tujuan. Hingga kini, pemerintah masih belum memperbolehkan mereka berangkat lantaran pandemi COVID-19.

Menjawab hal ini, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziyah, mengatakan, pemerintah menunda keberangkatan tersebut sebab untuk melindungi CPMI. Hal itu karena negara penerima CPMI belum membuka untuk warga negara asing.

"Kita buka berjenjang dimulai dari yang hijau dan oranye. Saat ini kan banyak yang merah. Gak ada kepentingan negara menunda CPMI berangkat, karena sebenarnya rugi tapi karena ini untuk perlindungan," ujar Ida, Minggu (9/8/2020).

[post_ads]

Namun demikian, kata dia, CPMI yang berangkat wajib melakukan tes PCR Covid-19 di dalam negeri sebelum berangkat. Kemudian, mereka akan di karantina 14 hari. Setelah datang ke negara penempatan, CPMI kembali wajib melakukan tes PCR dan dikarantina 14 hari.

"Kami minta, tesnya di tanggung oleh pemerintah. Karena kami minta tak ada beban baru," katanya.

Saat ini, kata Ida, tantangan, CPMI tak bisa pergi melalui calo-calo. Tapi, harus melalui lembaga resmi. Karena, mereka harus ada peningkatan kompetensi yang bebannya ada pada pemerintah.

"Sebelum COVID-19, kami sudah meminta ke Menkeu agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan CPMI dari program kartu prakerja. Kami juga minta, daerah harus ada kontribusi juga," jelas dia.

[post_ads_2]

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat 88.973 calon PMI (CPMI) yang ditunda keberangkatannya karena pandemi. Untuk itu, BP2MI akan memprioritaskan keberangkatan para pekerja yang memenuhi tiga kriteria.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, tiga kriteria, yakni sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan berizin, dan sudah memiliki visa kerja. Kriteria ini termuat dalam edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

BP2MI menerbitkan edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan baru guna memastikan prosesnya dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.

sumber: sindonews