Nekat Berangkatkan Pekerja Migran Tanpa Izin, Oknum P3MI di Tulungagung Terancam Pidana, Jangan Mudah Percaya Tawaran Job Saat Ini

SUARABMI - Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh oknum perusahaan penempatan PMI di Tulungagung, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, diduga tanpa disertai izin lengkap.

Hal itu seperti diungkap Pelaksana Tugas Kadis Ketenakerjaan, Kabupaten Tulungagung, Agus Yuhono, saat ditemui dikantornya Senin (24/8/2020).

Agus mengakui, oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tersebut, pernah mengajukan ijin operasional ke Disnaker Tulungagung, tapi berkas administrasinya belum lengkap.

“Yang bersangkutan nanti akan kita panggil, dan untuk ranah pidana kita serahkan ke Polres Tulungagung,” jelasnya.

[post_ads]

Masih kata Agus, memang Keputusan Menteri No.151 Tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI memang telah dicabut dan diganti Kepmen No.294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Namun, belum termasuk untuk tujuan Singapura.

Hal senada juga disampaikan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Tulungagung, Trining. Menurutnya, tempo hari Kemenaker RI sudah melaunching job ke 12 negara, dan itu yang didahulukan adalah yang sudah di ID sebelum pandemi covid-19.

Di Tulungagung, lanjut Trining, ada sekitar 400 an calon PMI yang tertunda keberangkatan dan Disnaker saat ini fokus pada pemberangkatan calon PMI tersebut.

“Karena Sisko (Sistem Komputerisasi) belum dibuka, artinya belum ada pemberangkatan, apalagi pendaftaran PMI baru, jelas belum ada.” jelasnya.

“Otomatis pemberangkatan yang dilakukan oknum tersebut, bukan lewat Disnaker Tulungagung, dan itu ilegal.” imbuhnya.

Trining sendiri mengaku langsung melakukan koordinasi dengan reskrim Polres Tulungagung, begitu mendapatkan informasi adanya pemberangkatan.

[post_ads_2]

Jika terbukti bersalah, pihak Disnaker akan melakukan blacklist pada P3MI tersebut dan akan meneruskan laporan ke Kemenaker RI karena ijin operasional P3MI diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

“Untuk kasus praktik ilegal sudah dilaporkan karena ranahnya kepolisian, mengenai kelengkapan administrasi, yang bersangkutan akan kita panggil.” ungkapnya.

Trining menghimbau agar praktik-praktik penempatan PMl secara ilegal tidak diikuti oleh masyarakat lainnya, karena pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait itu semua, dan itu wajib dipatuhi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

source: hulondalo