Calon Bupati Indramayu Jika Terpilih, Rakyat Nggak Usah Jadi TKI ke Luar Negeri, Bertani dan Bekerja Dirumah Sendiri Saja

SUARABMI - Pesta Pilkada serentak termasuk di Kabupaten Indramayu resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan dimulainya pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati daerah penghasil beras tersebut oleh KPU setempat. Di antara bakal calon yang sudah mendaftarkan diri itu adalah Nina Agustina Da’i Bachtiar.

Perempuan yang berprofesi sebagai lawyer dan kurator tersebut diusung oleh tiga partai. Partai yang mengusungnya adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Sementara artis Lucky Hakim terpilih sebagai pasangan puteri mantan Kapolri, Jenderal Da’i Bachtiar tersebut.

[post_ads]

Menurut Nina, masyarakat Kabupaten Indramayu sangat merindukan perubahan. Saat ini, kata dia, perubahan sangat sulit terjadi karena oligarki elit yang menguasai kabupaten penghasil mangga tersebut.

Karena itu, dia mengusung spirit perubahan pada berbagai bidang demi kesejahteraan masyarakat.

"Tentu kan gak bisa kalau pemerintahan itu dikendalikan oleh 4L, Lu Lagi Lu Lagi. Saya kira gak bagus untuk kesejahteraan karena sangat rentan terhadap kepentingan elit dan golongan. Karena itu, basisnya akan saya ubah menjadi orientasi kerakyatan," katanya,‎ saat ditemui di Indramayu pada Minggu 6 September 2020.

Nina memaparkan orientasi kerakyatan yang dia maksud. Menurutnya, basis masyarakat harus diposisikan sebagai lahan aspirasi saat menyusun sebuah kebijakan.

Gunanya, agar kepentingan masyarakat terakomodir dan kebijakan tersebut tidak berbenturan dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Misalnya, lanjut Nina, advokasi pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat Indramayu.

[post_ads_2]

Dia berujar bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu sebenarnya bisa menyediakan lapangan kerja di berbagai sektor. Terutama, sektor pertanian dan perikanan. Sehingga, masyarakat Indramayu tidak perlu menjadi TKI ke luar negeri.

"Lahan pertanian di Indramayu itu luas. Kemudian, itu ditopang dengan basis-basis perikanan. Artinya, ada perputaran ekonomi di situ. Mengapa tidak dimanfaatkan selama ini oleh pemerintah daerah? Saya pikir ada salah urus. Ini kita ubah nanti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga, rakyat gak usah jadi TKI ke luar negeri," katanya.

source: pikiran-rakyat